Total 1,393 items.

Data Tahunan Kabupaten Blora tahun 2021-2024

Produsen
Tahun
-
#Produsen DataVariabelVariabelSatuanGrafikThn 2021Thn 2022Thn 2023Thn 2024
1Dinas PendidikanPersentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang): (IUP)   Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang): (IUP)-
2Dinas PendidikanLiterasi Membaca SD/Sederajat   Literasi Membaca SD/Sederajat- 0,73
3Dinas PendidikanLiterasi Membaca SMP/Sederajat   Literasi Membaca SMP/Sederajat- 0,80
4Dinas PendidikanNumerasi SD/Sederajat   Numerasi SD/Sederajat- 0,73
5Dinas PendidikanNumerasi SMP/Sederajat   Numerasi SMP/Sederajat- 0,75
6Dinas PendidikanProporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)   Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)- 0,88
7Dinas PendidikanAngka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP)   Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP)- 0,93
8Dinas PendidikanPersentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (IUP)   Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (IUP)- 1,00
9Dinas PendidikanAHLS (IUP)   AHLS (IUP)- 12,60
10Dinas PendidikanRLS (Rata-Rata Lama Sekolah) (IUP)   RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) (IUP)- 7,26
11Dinas PendidikanAngka Partisipasi Murni (APM)   Angka Partisipasi Murni (APM)-
12Dinas PendidikanAPM SD   APM SD- 93,54
13Dinas PendidikanAPM SMP   APM SMP- 75,02
14Dinas PendidikanAPM SMA   APM SMA- 70,27
15Dinas PendidikanAngka Partisipasi Kasar (APK)   Angka Partisipasi Kasar (APK)-
16Dinas PendidikanAPK SD   APK SD- 99,75
17Dinas PendidikanAPK SMP   APK SMP- 100,78
18Dinas PendidikanAPK SMA   APK SMA- 103,00
19Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah   Angka Partisipasi Sekolah-
20Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah kelp usia 7-12 tahun   Angka Partisipasi Sekolah kelp usia 7-12 tahun- 99,57
21Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah kelp.usia 13-15 th   Angka Partisipasi Sekolah kelp.usia 13-15 th- 97,08
22Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah kelp.usia 16-18 th   Angka Partisipasi Sekolah kelp.usia 16-18 th- 78,43
23Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah   Angka Putus Sekolah-
24Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SD   Angka Putus Sekolah SD- 194,00
25Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SMP   Angka Putus Sekolah SMP- 555,00
26Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SMA   Angka Putus Sekolah SMA- 637,00
27Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SMK   Angka Putus Sekolah SMK- 637,00
28Dinas PendidikanAngka Melek Huruf   Angka Melek Huruf- 88,73
29Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah SD   Anak Tidak Sekolah SD- 206,00
30Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah SMP   Anak Tidak Sekolah SMP- 304,00
31Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah SMA   Anak Tidak Sekolah SMA- 713,00
32Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah SMK   Anak Tidak Sekolah SMK-
33Dinas PendidikanPersentase Guru SD Bersertifikat Pendidik   Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik% 73,91
34Dinas PendidikanPersentase Guru SMP   Persentase Guru SMP% 78,78
35Dinas PendidikanBersertifikat Pendidik   Bersertifikat Pendidik%
36Dinas PendidikanPersentase Guru PAUD   Persentase Guru PAUD% 63,76
37Dinas PendidikanBersertifikat Pendidik   Bersertifikat Pendidik%
38Dinas PendidikanAPS Kesetaraan   APS Kesetaraan% 11,05
39Dinas PendidikanJumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar   Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar% 97,83
40Dinas PendidikanBuku Teks Pelajaran   Buku Teks Pelajaran%
41Dinas PendidikanPerlengkapan Belajar   Perlengkapan Belajar%
42Dinas PendidikanKualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV   Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV%
43Dinas PendidikanKualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV   Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV% 1.155,00
44Dinas PendidikanKualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat   Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat% 226,00
45Dinas PendidikanJumlah rombongan belajar di satuan pendidikan   Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan% 8.116,00
46Dinas PendidikanPenyediaan Biaya Personil Peserta Didik   Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik% 1.397,00
47Dinas PendidikanSatuan pendidikan yang berakreditasi minimal C   Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C% 1.541,00
48Dinas PendidikanJumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan   Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan% 1.442,00
49Dinas PendidikanModul Belajar   Modul Belajar%
50Dinas PendidikanJumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)   Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)% 231,00
51Dinas PendidikanKualitas pendidikyang berkualifikasi S1/D-IV   Kualitas pendidikyang berkualifikasi S1/D-IV%
52Dinas PendidikanKualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasiS1/D-IV   Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasiS1/D-IV%
53Dinas PendidikanKualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat   Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat%
54Dinas PendidikanPerlengkapan belajar   Perlengkapan belajar%
55Dinas PendidikanPKBM terakreditasi minimal C   PKBM terakreditasi minimal C% 11,00
56Dinas PendidikanJumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD   Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%
57Dinas PendidikanBuku Gambar   Buku Gambar%
58Dinas PendidikanAlat Mewarnai   Alat Mewarnai%
59Dinas PendidikanPenyediaan Biaya Personil Peserta Didik   Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik% 1.397,00
60Dinas PendidikanKualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV   Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV% 1.602,00
61Dinas PendidikanKualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV   Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV% 80,81
62Dinas PendidikanJumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)   Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)Unit 823,00
63Dinas PendidikanJumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOrang 27.509,00
64Dinas PendidikanJumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan   Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOrang
65Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)Orang
66Dinas PendidikanJumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)   Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Orang 220,00
67Dinas PendidikanJumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini   Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia diniOrang
68Dinas PendidikanJumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang   Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenangOrang
69Dinas PendidikanJumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi   Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiUnit 679,00
70Dinas PendidikanJumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOrang 27.686,00
71Dinas PendidikanJumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOrang 9.711,00
72Dinas PendidikanJumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan   Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOrang
73Dinas PendidikanJumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan   Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOrang
74Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Orang 4.786,00
75Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Orang 1.689,00
76Dinas PendidikanJumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Orang 1.645,00
77Dinas PendidikanJumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)   Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Orang 1.654,00
78Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Orang
79Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Orang
80Dinas PendidikanJumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Orang 4.096,00
81Dinas PendidikanJumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)   Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Orang 725,00
82Dinas PendidikanJumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik   Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOrang
83Dinas PendidikanJumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik   Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOrang
84Dinas PendidikanJumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah   Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOrang
85Dinas PendidikanJumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah   Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOrang
86Dinas PendidikanJumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat   Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOrang
87Dinas PendidikanJumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat   Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOrang
88Dinas PendidikanJumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)   Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)Unit 11,00
89Dinas PendidikanJumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOrang
90Dinas PendidikanJumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan   Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOrang 2.781,00
91Dinas PendidikanJumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)   Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Orang 7,00
92Dinas PendidikanJumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)   Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Orang
93Dinas PendidikanJumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1)   Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1)Orang 131,00
94Dinas PendidikanJumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah   Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOrang
95Dinas PendidikanJumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1   Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1Orang 24,00
96Dinas PendidikanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD   Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD% 93,43
97Dinas PendidikanTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar   Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar% 100,00
98Dinas PendidikanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama   Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama% 95,47
99Dinas PendidikanTingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan   Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan% 11,05
100Dinas PendidikanAngka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat   Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat% 95,95 99,90 99,75 93,54
101Dinas PendidikanAngka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat   Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat% 77,56 77,49 83,74 75,02
102Dinas PendidikanPersentase SD/MI berakreditasi minimal B   Persentase SD/MI berakreditasi minimal B% 72,47 94,55
103Dinas PendidikanPersentase SMP/MTs berakreditasi minimal B   Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B% 37,25 79,50
104Dinas PendidikanAngka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat   Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat% 109,24 108,49 101,91 101,91
105Dinas PendidikanAngka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat   Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat% 97,06 99,32 100,78 101,01
106Dinas PendidikanRata-rata lama sekolah penduduk umur³15 tahun.   Rata-rata lama sekolah penduduk umur³15 tahun.Tahun 6,99 7,01 7,08
107Dinas PendidikanAngka melek huruf   Angka melek huruf% 88,73
108Dinas PendidikanGuru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4   Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4%
109Dinas PendidikanJumlah Sekolah yang menerima BOSDA   Jumlah Sekolah yang menerima BOSDAsekolah 67,00 46,00 46,00
110Dinas PendidikanJumlah warga belajar peserta Paket B setara SMP   Jumlah warga belajar peserta Paket B setara SMPOrang 614,00 861,00
111Dinas PendidikanJumlah pengelola PAUD yang mengikuti kegiatan sosialisasi PAUD   Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti kegiatan sosialisasi PAUDOrang 867,00
112Dinas PendidikanJumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran akreditasi.   Jumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran akreditasi.Lembaga 44,00
113Dinas PendidikanJumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional   Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasionalsekolah
114Dinas PendidikanJumlah sekolah dasar yang menjadi target akreditasi   Jumlah sekolah dasar yang menjadi target akreditasisekolah 22,00 71,00
115Dinas PendidikanJumlah siswa yang menerima bantuan beasiswa   Jumlah siswa yang menerima bantuan beasiswaAnakan
116Dinas PendidikanJumlah sekolah penerima bantuan makanan bergizi   Jumlah sekolah penerima bantuan makanan bergizisekolah
117Dinas PendidikanJumlah warga belajar peserta Paket A setara SD   Jumlah warga belajar peserta Paket A setara SDOrang 131,00 222,00
118Dinas PendidikanJumlah warga belajar peserta Paket B setara SMP   Jumlah warga belajar peserta Paket B setara SMPOrang 614,00 861,00
119Dinas PendidikanJumlah warga belajar peserta Paket C setara SMA   Jumlah warga belajar peserta Paket C setara SMAOrang 2.426,00 3.697,00
120Dinas PendidikanJumlah pendidik yang didata dan divalidasi sertifikasinya   Jumlah pendidik yang didata dan divalidasi sertifikasinyaOrang 3.321,00 3.205,00 3.246,00 3.354,00
121Dinas PendidikanPeningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B   Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B-
122Dinas PendidikanIndeks Iklim Keamanan SD   Indeks Iklim Keamanan SD- 74,56
123Dinas PendidikanIndeks Iklim Keamanan SMP   Indeks Iklim Keamanan SMP- 70,25
124Dinas PendidikanIndeks Kebinekaan SD   Indeks Kebinekaan SD- 74,78
125Dinas PendidikanIndeks Kebinekaan SMP   Indeks Kebinekaan SMP- 73,87
126Dinas PendidikanIndeks Inklusifitas SD   Indeks Inklusifitas SD- 57,35
127Dinas PendidikanIndeks Inklusifitas SMP   Indeks Inklusifitas SMP- 57,02
128Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi A   Akreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi A- 165,00
129Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi B   Akreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi B- 482,00
130Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi C   Akreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi C- 3,00
131Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Non Akreditasi   Akreditasi Sekolah SD Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Non Akreditasi - 0,00
132Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi A   Akreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi A- 40,00
133Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi B   Akreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi B- 11,00
134Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi C   Akreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Akreditasi C- 6,00
135Dinas PendidikanAkreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Non Akreditasi   Akreditasi Sekolah SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 Non Akreditasi - 0,00
136Dinas PendidikanAngka Kelulusan (AL) SD/MI   Angka Kelulusan (AL) SD/MI- 10.736,00
137Dinas PendidikanAngka Kelulusan (AL) SMP/MTs   Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs- 9.377,00
138Dinas PendidikanAngka Kelulusan (AL) Kejar Paket A/B/C   Angka Kelulusan (AL) Kejar Paket A/B/C- 743,00
139Dinas PendidikanRasio guru/1.000 murid   Rasio guru/1.000 murid-
140Dinas PendidikanRasio guru/murid per kelas rata-rata   Rasio guru/murid per kelas rata-rata-
141Dinas Kesehatan DaerahPersentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan   Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan%
142Dinas Kesehatan DaerahAngka Kematian Ibu (AKI)   Angka Kematian Ibu (AKI)% 198,00 13,00
143Dinas Kesehatan DaerahAngka Kematian Bayi (AKB)   Angka Kematian Bayi (AKB)%
144Dinas Kesehatan DaerahPersentase Stunting   Persentase Stunting%
145Dinas Kesehatan DaerahUsia Harapan Hidup   Usia Harapan Hidup%
146Dinas Kesehatan DaerahJumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
147Dinas Kesehatan DaerahVaksin Tetanus Difteri (Td)   Vaksin Tetanus Difteri (Td)%
148Dinas Kesehatan DaerahTablet tambah darah   Tablet tambah darah%
149Dinas Kesehatan DaerahAlat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein   Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein%
150Dinas Kesehatan DaerahKartu ibu/rekam medis ibu   Kartu ibu/rekam medis ibu%
151Dinas Kesehatan DaerahBuku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)%
152Dinas Kesehatan DaerahDokter/dokter spesialis kebidanan   Dokter/dokter spesialis kebidanan%
153Dinas Kesehatan DaerahBidan   Bidan%
154Dinas Kesehatan DaerahPerawat   Perawat%
155Dinas Kesehatan DaerahJumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
156Dinas Kesehatan DaerahFormulir Partograf   Formulir Partograf%
157Dinas Kesehatan DaerahKartu ibu (rekam medis)   Kartu ibu (rekam medis)%
158Dinas Kesehatan DaerahVaksin Hepatitis B0   Vaksin Hepatitis B0%
159Dinas Kesehatan DaerahVitamin K1 Injeksi   Vitamin K1 Injeksi%
160Dinas Kesehatan DaerahSalep/tetes mata antibiotik   Salep/tetes mata antibiotik%
161Dinas Kesehatan DaerahFormulir bayibaru lahir   Formulir bayibaru lahir%
162Dinas Kesehatan DaerahFormulir ManajemenTerpadu Bayi Muda (MTBM)   Formulir ManajemenTerpadu Bayi Muda (MTBM)%
163Dinas Kesehatan DaerahKuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku   Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku%
164Dinas Kesehatan DaerahFormulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)   Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)%
165Dinas Kesehatan DaerahBuku Kartu Ibu dan Anak (KIA)   Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)%
166Dinas Kesehatan DaerahVitamin A Biru   Vitamin A Biru%
167Dinas Kesehatan DaerahVitamin A Merah   Vitamin A Merah%
168Dinas Kesehatan DaerahVaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella   Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella%
169Dinas Kesehatan DaerahVaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib Campak, Rubella   Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib Campak, Rubella%
170Dinas Kesehatan DaerahJarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)   Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)%
171Dinas Kesehatan DaerahPeralatan Anafilaktik   Peralatan Anafilaktik%
172Dinas Kesehatan DaerahBidan   Bidan%
173Dinas Kesehatan DaerahDokter   Dokter%
174Dinas Kesehatan DaerahPerawat   Perawat%
175Dinas Kesehatan DaerahAhli Gizi   Ahli Gizi%
176Dinas Kesehatan DaerahGuru PAUD   Guru PAUD%
177Dinas Kesehatan DaerahKader Kesehatan   Kader Kesehatan%
178Dinas Kesehatan DaerahJumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
179Dinas Kesehatan DaerahBuku raport kesehatanku   Buku raport kesehatanku%
180Dinas Kesehatan DaerahBuku pemantauan kesehatan   Buku pemantauan kesehatan%
181Dinas Kesehatan DaerahKuesioner skrining kesehatan   Kuesioner skrining kesehatan%
182Dinas Kesehatan DaerahSekolahFormulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam   SekolahFormulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam%
183Dinas Kesehatan DaerahFormulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar Sekolah   Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar Sekolah%
184Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
185Dinas Kesehatan DaerahPedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)%
186Dinas Kesehatan DaerahAlat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes   Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes%
187Dinas Kesehatan DaerahFormulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)   Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)%
188Dinas Kesehatan DaerahTenaga Kesehatan Masyarakat   Tenaga Kesehatan Masyarakat%
189Dinas Kesehatan DaerahTenaga Non Kesehatan Terlatih   Tenaga Non Kesehatan Terlatih%
190Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
191Dinas Kesehatan DaerahStrip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol   Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol%
192Dinas Kesehatan DaerahInstrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)   Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)%
193Dinas Kesehatan DaerahBuku kesehatan Lansia   Buku kesehatan Lansia%
194Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
195Dinas Kesehatan DaerahPedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)%
196Dinas Kesehatan DaerahTensi Meter   Tensi Meter%
197Dinas Kesehatan DaerahFormulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)   Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)%
198Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
199Dinas Kesehatan DaerahGlukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet   Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet%
200Dinas Kesehatan DaerahFormulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)   Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)%
201Dinas Kesehatan DaerahPedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)%
202Dinas Kesehatan DaerahTenaga Kesehatan Masyarakat   Tenaga Kesehatan Masyarakat%
203Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
204Dinas Kesehatan DaerahBuku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)   Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)%
205Dinas Kesehatan DaerahKit berisi 2 Alat Fiksasi   Kit berisi 2 Alat Fiksasi%
206Dinas Kesehatan DaerahPenyediaan formulir pencatatan dan pelaporan   Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan%
207Dinas Kesehatan DaerahMedia Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)%
208Dinas Kesehatan DaerahDokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya   Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya%
209Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
210Dinas Kesehatan DaerahMedia KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)   Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)%
211Dinas Kesehatan DaerahReagen Zn TB   Reagen Zn TB%
212Dinas Kesehatan DaerahMasker jenis rumah tangga dan Masker N95   Masker jenis rumah tangga dan Masker N95%
213Dinas Kesehatan DaerahPot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,Ose/Lidi), Rak pengering   Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,Ose/Lidi), Rak pengering%
214Dinas Kesehatan DaerahCatridge tes cepat molekuler   Catridge tes cepat molekuler%
215Dinas Kesehatan DaerahFormulir pencatatan dan pelaporan   Formulir pencatatan dan pelaporan%
216Dinas Kesehatan DaerahPedoman/Stand ar Operasional Prosedur (SOP)   Pedoman/Stand ar Operasional Prosedur (SOP)%
217Dinas Kesehatan DaerahDokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru   Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru%
218Dinas Kesehatan DaerahPerawat   Perawat%
219Dinas Kesehatan DaerahAnalis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)   Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)%
220Dinas Kesehatan DaerahPenata Rontgen   Penata Rontgen%
221Dinas Kesehatan DaerahTenaga Kesehatan Masyarakat   Tenaga Kesehatan Masyarakat%
222Dinas Kesehatan DaerahTenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu   Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu%
223Dinas Kesehatan DaerahJumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie ncy Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan   Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie ncy Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan%
224Dinas Kesehatan DaerahMedia KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)   Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)%
225Dinas Kesehatan DaerahTes cepat HIV (RDT) pertama   Tes cepat HIV (RDT) pertama%
226Dinas Kesehatan DaerahBahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai   Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai%
227Dinas Kesehatan DaerahAlat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK   Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK%
228Dinas Kesehatan DaerahAhli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)   Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)%
229Dinas Kesehatan DaerahJumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar   Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarUnit
230Dinas Kesehatan DaerahJumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya   Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaUnit
231Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
232Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatalOrang
233Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
234Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standarOrang
235Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
236Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standarOrang
237Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOrang
238Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standarOrang
239Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
240Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standarOrang
241Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
242Dinas Kesehatan DaerahJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOrang
243Dinas Kesehatan DaerahJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaRp
244Dinas Kesehatan DaerahRasio daya tampung rumah sakit rujukan   Rasio daya tampung rumah sakit rujukan%
245Dinas Kesehatan DaerahPersentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi   Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi%
246Dinas Kesehatan DaerahPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil   Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil%
247Dinas Kesehatan DaerahPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan   Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan%
248Dinas Kesehatan DaerahPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir   Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir%
249Dinas Kesehatan DaerahCakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar%
250Dinas Kesehatan DaerahPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%
251Dinas Kesehatan DaerahPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%
252Dinas Kesehatan DaerahPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%
253Dinas Kesehatan DaerahPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%
254Dinas Kesehatan DaerahPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%
255Dinas Kesehatan DaerahPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar   Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar%
256Dinas Kesehatan DaerahPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar%
257Dinas Kesehatan DaerahPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar   Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar%
258Dinas Kesehatan DaerahJumlah kepesertaan Jamkesda terintegrasi BPJS   Jumlah kepesertaan Jamkesda terintegrasi BPJSOrang 570.730,00 667.924,00 695.917,00 601.927,00
259Dinas Kesehatan DaerahCakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan   Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan% 100,00 100,00 100,00 100,00
260Dinas Kesehatan DaerahPersentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap   Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap% 103,20 99,60 101,60 106,90
261Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita   Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita% 10,23 7,70 9,40 14,00
262Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta   Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta% 6,90 7,70 45.416,00 3,95
263Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi Gizi Buruk   Prevalensi Gizi Buruk% 0,15 0,14 0,10 0,11
264Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi anemia pada ibu hamil   Prevalensi anemia pada ibu hamil% 45.356,00 45.356,00 45.356,00 5,30
265Dinas Kesehatan DaerahCakupan ASI eksklusif   Cakupan ASI eksklusif% 75,34 75,30 77,80 79,60
266Dinas Kesehatan DaerahKasus Kematian Ibu   Kasus Kematian IbuKasus 23,00 4,00 14,00
267Dinas Kesehatan DaerahCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi   Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi% 100,00 100,00 100,00 100,00
268Dinas Kesehatan DaerahCakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan   Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan% 100,00 100,00 100,00 100,00
269Dinas Kesehatan DaerahAngka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup   Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidupper 1000 KH 17,70 13,50 13,40
270Dinas Kesehatan DaerahCakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani   Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani% 100,00 100,00 100,00 100,00
271Dinas Kesehatan DaerahAngka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup   Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidupper 1000 KH 9,20 11,40 11,70
272Dinas Kesehatan DaerahCakupan Desa dengan UCI   Cakupan Desa dengan UCI% 100,00 100,00 100,00 100,00
273Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (per 100.000 penduduk).   Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (per 100.000 penduduk).per 100.000 pddk 0,13 0,15 0,20 0,21
274Dinas Kesehatan DaerahCakupan penemuan Tuberkulosis (ITB)   Cakupan penemuan Tuberkulosis (ITB)% 46,68 69,88 70,30 83,60
275Dinas Kesehatan DaerahAngka Kesakitan Malaria   Angka Kesakitan Malariaper 1000 pddk 0,02 0,02 0,55
276Dinas Kesehatan DaerahPersentase pelayanan kesehatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B   Persentase pelayanan kesehatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B%
277Dinas Kesehatan DaerahAngka penemuan kasus baru kusta   Angka penemuan kasus baru kustaper 1000 pddk 4,52 9,20 4,30 5,40
278Dinas Kesehatan DaerahPenyakit Filariasis yang ditangani   Penyakit Filariasis yang ditangani% 100,00 100,00 100,00 100,00
279Dinas Kesehatan DaerahPersentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan   Persentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan% 29,00 72,00 99,70 100,20
280Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)   Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)% 3,40 6,92 15,80 46,11
281Dinas Kesehatan DaerahJumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa   Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwaUnit 26,00 26,00 26,00 26,00
282Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi penyalahgunaan narkoba   Prevalensi penyalahgunaan narkoba%
283Dinas Kesehatan DaerahPersentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.   Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.% 34,60 0,53 16,50
284Dinas Kesehatan DaerahPersentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas   Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas% 100,00 100,00 100,00 100,00
285Dinas Kesehatan DaerahJumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)   Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Desa 295,00 295,00 295,00 295,00
286Dinas Kesehatan DaerahJumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)   Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)Desa 295,00 295,00 295,00 295,00
287Dinas Kesehatan DaerahCakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan   Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan% 100,00 100,00 100,00 100,00
288Dinas Kesehatan DaerahPersentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap   Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap% 101,30
289Dinas Kesehatan DaerahPersentase Gizi kurang   Persentase Gizi kurangDesa 10,20 7,70 7,50
290Dinas Kesehatan DaerahPerevalensi Stunting pada anak bawah 2 tahun   Perevalensi Stunting pada anak bawah 2 tahun% 2,07 1,60 3,95
291Dinas Kesehatan DaerahPersentase balita dengan KEP   Persentase balita dengan KEP%
292Dinas Kesehatan DaerahPrevalensi Gizi buruk   Prevalensi Gizi buruk% 0,15 0,14 0,10 0,10
293Dinas Kesehatan DaerahPersentase ibu hamil mendapat 90 tablet Fe   Persentase ibu hamil mendapat 90 tablet Fe% 100,00 99,70 99,40
294Dinas Kesehatan DaerahCakupan bayi 0-6 bln yang mendapatkan ASI Eksklusif   Cakupan bayi 0-6 bln yang mendapatkan ASI Eksklusif% 75,30 75,30 79,60
295Dinas Kesehatan DaerahCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi   Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi% 100,00 100,00 100,00 100,00
296Dinas Kesehatan DaerahCakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani   Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani% 100,00 100,00 100,00 100,00
297Dinas Kesehatan DaerahPersentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan   Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan% 87,00 88,00 89,00
298Dinas Kesehatan DaerahCakupan pelayanan dasar masyarakat miskin   Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin%
299Dinas Kesehatan Daerahkegiatan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan di puskesmas   kegiatan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan di puskesmaspusk 26,00 26,00 26,00 26,00
300Dinas Kesehatan DaerahPersentase ibu hamil mendapat 90 tablet Fe   Persentase ibu hamil mendapat 90 tablet Fe% 100,00 99,70 99,40 99,40
301Dinas Kesehatan DaerahCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi   Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi% 100,00 100,00 100,00 100,00
302Dinas Kesehatan DaerahCakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani   Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani% 100,00 100,00 100,00 100,00
303Dinas Kesehatan DaerahPersentase desa / kelurahan yang mencapai 80 % imunisasi dasar   Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80 % imunisasi dasar% 100,00 100,00 100,00 100,00
304Dinas Kesehatan DaerahPersentase bayi yang mendapat kapsul vit A   Persentase bayi yang mendapat kapsul vit A% 99,60 100,00 100,00 100,00
305Dinas Kesehatan DaerahPersentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan   Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan% 100,00 100,00 100,00 100,00
306Dinas Kesehatan DaerahPersentase desa / kelurahan yang mencapai 80 % imunisasi dasar   Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80 % imunisasi dasar% 100,00 100,00 100,00 100,00
307Dinas Kesehatan DaerahProporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS   Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS% 29,00 31,00 33,00
308Dinas Kesehatan DaerahCakupan penemuan TB   Cakupan penemuan TB% 46,68 69,88 70,30 83,60
309Dinas Kesehatan DaerahTersedianya vaksin Hepatitis B Rekombinan   Tersedianya vaksin Hepatitis B RekombinanUnit
310Dinas Kesehatan DaerahPenyakit filariasis yang ditangani   Penyakit filariasis yang ditangani% 100,00 100,00 100,00 100,00
311Dinas Kesehatan DaerahPersentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah   Persentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah% 8,62 72,00 99,70
312Dinas Kesehatan DaerahPersentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan obesitas   Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan obesitas% 3,40 83,70 102,00
313Dinas Kesehatan DaerahTerlaksanya pembinaan kesehatan jiwa di Puskesmas   Terlaksanya pembinaan kesehatan jiwa di Puskesmaspusk 26,00 26,00 26,00 26,00
314Dinas Kesehatan DaerahJumlah masyarakat yang terjamin pelayanan BPJS   Jumlah masyarakat yang terjamin pelayanan BPJSOrang 667.924,00 695.917,00 601.927,00
315Dinas Kesehatan DaerahAdanya peningkatan pengetahuan kesehatan melalui media promosi di Puskesmas   Adanya peningkatan pengetahuan kesehatan melalui media promosi di Puskesmaspusk 26,00 26,00 26,00 26,00
316Dinas Kesehatan DaerahPemahaman siswa tentang CTPS   Pemahaman siswa tentang CTPSDesa 295,00 295,00 295,00 295,00
317Dinas Kesehatan DaerahTerlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat di Puskesmas   Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat di Puskesmaspusk 26,00 26,00 26,00 26,00
318Dinas Kesehatan DaerahPersentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.   Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.% 100,00 100,00 100,00 100,00
319Dinas Kesehatan DaerahRemaja putri konsumsi TTD   Remaja putri konsumsi TTD- 47,70 84,40 80,90 87,40
320Dinas Kesehatan DaerahRemaja putri menerima pemeriksaan status anemia   Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia- 100,00 95,94
321Dinas Kesehatan DaerahCatin Konsumsi TTD   Catin Konsumsi TTD- 68,10 100,00
322Dinas Kesehatan DaerahCatin mendapatkan bimbingan perkawinan   Catin mendapatkan bimbingan perkawinan- 100,00 100,00 100,00 100,00
323Dinas Kesehatan DaerahBumil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi   Bumil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi- 95,10 92,50 64,13 65,36
324Dinas Kesehatan DaerahBumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet   Bumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet - 100,00 99,70 99,40 99,40
325Dinas Kesehatan DaerahPersentase Kehamilan yang tidak diinginkan   Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan- 4,69
326Dinas Kesehatan DaerahBayi mendapat ASI eksklusif   Bayi mendapat ASI eksklusif- 75,34 75,30 77,80 79,60
327Dinas Kesehatan DaerahAnak 6-23 bulan mendapat MP-ASI   Anak 6-23 bulan mendapat MP-ASI- 94,30 90,70 91,90 89,00
328Dinas Kesehatan DaerahBalita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk   Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk- 0,15 0,14 0,10 0,10
329Dinas Kesehatan DaerahBalita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya   Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya- 79,58 99,90 92,00 100,00
330Dinas Kesehatan DaerahBalita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi   Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi- 94,30 90,70 50,03 100,00
331Dinas Kesehatan DaerahBalita memperoleh imunisasi dasar lengkap   Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap- 103,20 99,60 101,60 101,30
332Dinas Kesehatan DaerahKeluarga yang Stop BABS   Keluarga yang Stop BABS- 100,00 100,00 100,00 100,00
333Dinas Kesehatan DaerahKeluarga yang melaksanakan PHBS   Keluarga yang melaksanakan PHBS- 0,83 0,89 91,00 92,00
334Dinas Kesehatan DaerahKeluarga berisiko stunting mendapatkan promosi konsumsi ikan   Keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi konsumsi ikan- 0,77
335Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPelayanan KB pasca persalinan   Pelayanan KB pasca persalinan- 23,47
336Dinas Kesehatan DaerahKeluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan   Keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan- 100,00
337Dinas Kesehatan DaerahKeluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan   Keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan- 1,55
338Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRumah tangga mendapatkan akses air minum layak   Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak- 184.628,00 184.768,00
339Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak   Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak - 163.827,00 163.827,00 317.170,00
340Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKPM PKH mengikuti P2K2   KPM PKH mengikuti P2K2- 98,30
341Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKPM bumil busui baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur   KPM bumil busui baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur-
342Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman   Persentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman% 95,30
343Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman   Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman% 90,14
344Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah Warga Negara yag memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari   Jumlah Warga Negara yag memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari% 296.269,00
345Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)   Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)%
346Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)   Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)%
347Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJaringan perpipaan   Jaringan perpipaan% 52,31
348Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJaringan bukan perpipaan   Jaringan bukan perpipaan% 42,99
349Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik% 280.227,00
350Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKuantitas akses pengolahan air limbah domestik   Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik%
351Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKualitas pelayanan air limbah domestik   Kualitas pelayanan air limbah domestik%
352Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSub-Sistem pengolahan setempat   Sub-Sistem pengolahan setempat% 293.601,00
353Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSub-sistem pengangkutan   Sub-sistem pengangkutan% 1,00
354Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)   Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)% 1,00
355Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPengolahan lumpur tinja (IPAL)   Pengolahan lumpur tinja (IPAL)% 1,00
356Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangLuas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)Kelurahan
357Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)   Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)Temuan
358Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangLuas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)Kelurahan
359Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)   Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)-
360Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota   Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota-
361Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota   Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota-
362Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota   Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota-
363Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota   Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota-
364Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota   Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota-
365Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik   Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik%
366Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik   Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik%
367Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik   Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik%
368Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota   Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota- 1,00
369Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten/kota   Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten/kota- 1,00
370Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggaran SPAM   Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggaran SPAM-
371Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM   Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAMIzin
372Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.   Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.-
373Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S   Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SUnit 278.512,00
374Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T   Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-TUnit 1.715,00
375Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T   Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD TUnit 280.227,00
376Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja   Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinjaUnit 691,00
377Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja   Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinjaUnit 691,00
378Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik   Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestikUnit 691,00
379Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar   Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar% 84,59
380Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman   Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman% 5,00
381Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman   Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman% 0,55
382Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan unit pengolahan setempat   Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat% 293.601,00
383Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja   Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja% 1,00
384Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja   Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja% 1,00
385Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD   Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD% 1,00
386Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja   Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja% 1,00
387Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi   Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi% 1,00
388Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung   Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung-
389Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung   Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung-
390Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota   Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kotaBangunan dan Lingkungan
391Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kota   Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kotaBangunan dan Lingkungan 6.270,00
392Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat   Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawatBangunan dan Lingkungan 6.270,00
393Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota   Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kotakm² 916,10
394Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jalan yang dibangun   Panjang jalan yang dibangunTemuan 0,00
395Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jembatan yang dibangun   Panjang jembatan yang dibangunTemuan 0,00
396Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)   Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)km² 24.416,00
397Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jembatan yang diganti/dilebarkan   Panjang jembatan yang diganti/dilebarkanTemuan 0,00
398Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi   Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasikm² 1.734,00
399Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jembatan yang direhabilitasi   Panjang jembatan yang direhabilitasiTemuan 20,00
400Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jalan yang dipelihara   Panjang jalan yang dipeliharakm² 82,81
401Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPanjang jembatan yang dipelihara   Panjang jembatan yang dipeliharaTemuan 1.760,72
402Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota   Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaOrang
403Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kab/kota   Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kab/kotaOrang 817,00
404Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota   Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kotaOrang 817,00
405Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota   Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota-
406Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.   Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.-
407Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis   Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis-
408Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota   Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota-
409Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota   Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota-
410Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya-
411Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya   Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya-
412Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya-
413Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota   Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaBadan Usaha
414Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota   Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kotaBadan Usaha
415Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota   Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kotaBadan Usaha
416Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyapengawasan
417Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya   Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaKasus 0,00
418Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   Jumlah pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyapengawasan
419Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir   Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir%
420Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten   Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten%
421Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi   Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi%
422Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten   Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten% 95,30
423Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik% 90,14
424Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio kepatuhan IMB kab/ kota   Rasio kepatuhan IMB kab/ kota% 7,07
425Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio kemantapan jalan   Rasio kemantapan jalan%
426Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi   Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi% 44,00
427Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruks   Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruks% 100,00
428Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten   Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten%
429Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangFasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten   Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten%
430Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani   Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani%
431Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBerkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)   Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Unit
432Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)   Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)-
433Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama   Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama%
434Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangpanjang jalan dan jembatan yang terbangun   panjang jalan dan jembatan yang terbangunkm² 39,27 114,98
435Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangCakupan pelayanan air minum   Cakupan pelayanan air minum% 90,50 95,30
436Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.   Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.% 90,50 95,30
437Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangCakupan pelayanan sanitasi   Cakupan pelayanan sanitasi% 70,66 90,14
438Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.   Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.% 70,66 90,14
439Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)   Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)% 62,34
440Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)   Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)% 90,14
441Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)   Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)% 95,30
442Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)   Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)Perangkat Pendukung
443Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase jalan mantap   Persentase jalan mantap% 63,31
444Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi   Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi%
445Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTotal Jalan Nasional (km)   Total Jalan Nasional (km)km²
446Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTotal Jalan Provinsi (km)   Total Jalan Provinsi (km)km²
447Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (km)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (km)km² 789,92
448Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (%)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (%)% 44,32
449Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (km)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (km)km² 338,55
450Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (%)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (%)% 18,99
451Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (km)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (km)km² 107,05
452Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (%)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (%)% 6,01
453Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (km)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (km)km² 571,51
454Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (%)   Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (%)% 32,06
455Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTotal Jalan Kabupaten/Kota (km)   Total Jalan Kabupaten/Kota (km)km² 1.782.370,00
456Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJembatan kondisi baik   Jembatan kondisi baikMeter 82,80
457Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJembatan kondisi sedang   Jembatan kondisi sedangMeter 2.037,94
458Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPresentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang   Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang% 100,00
459Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPresentase bangunan gedung yang memenuhi standart dan terevitalisasi   Presentase bangunan gedung yang memenuhi standart dan terevitalisasi% 85,00
460Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPresentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten   Presentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten%
461Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPresentase Rumah Tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman   Presentase Rumah Tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman% 90,14
462Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPresentase Drainase dalam kondisi baik   Presentase Drainase dalam kondisi baik%
463Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProsentase rumah layak huni yang meningkat   Prosentase rumah layak huni yang meningkat%
464Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase SPAM dalam kondisi baik   Persentase SPAM dalam kondisi baik%
465Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganProsentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai   Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai%
466Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni% 100,00
467Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni   Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni% 100,00
468Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase meningkatnya rumah layak huni   Persentase meningkatnya rumah layak huni% 67,97
469Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganJumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni% 9,00
470Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganBantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana   Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana% 0,00
471Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganRehabilitasi rumah bagi korban bencana   Rehabilitasi rumah bagi korban bencana% 0,00
472Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPembangunan kembali rumah bagi korban bencana   Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana% 4,00
473Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana   Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana% 5,00
474Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganJumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni   Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni% 16,00
475Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganFasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan   Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan% 16,00
476Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganSubsidi uang sewa   Subsidi uang sewa% 0,00
477Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPenyediaan rumah layak huni   Penyediaan rumah layak huni% 2.497,00
478Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kab/Kota   Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kab/Kota%
479Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganWarga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil   Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil%
480Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganWarga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan Pengobatan   Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan Pengobatan%
481Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganStandar operasional prosedur Satpol PP   Standar operasional prosedur Satpol PP%
482Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganStandar saranaprasarana Satpol PP   Standar saranaprasarana Satpol PP%
483Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganStandar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat   Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat%
484Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganStandar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda danperkada   Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda danperkada%
485Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganJumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU   Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJUUnit 55,00
486Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C   Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe CUnit 100,00
487Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPenetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi   Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomiUnit 2.738,00 2.744,00 2.755,00
488Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota   Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kotaUnit 274,00 281,00 284,00 100,00
489Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganKinerja lalu lintas kabupaten   Kinerja lalu lintas kabupatenUnit 0,00 0,00 0,00 74,62
490Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganJumlah Bandara   Jumlah BandaraUnit 57,00 64,00 66,00 1,00
491Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.   Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.Unit 0,00 0,00 0,00 5,30
492Dinas Perumahan Pemukiman dan PerhubunganPersentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)   Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)Unit 1,00 1,00 1,00 92,00
493Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah   Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerahLokasi 5,00 35,00
494Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana   Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Rp 1.068.750.000,00 348.300.000,00 374.000.000,00 2.501.000.000,00
495Badan Penanggulangan Bencana DaerahDokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat Kabupaten   Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat KabupatenDokumen 0,00 0,00 0,00 0,00
496Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.   Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.Desa 20,00 0,00 0,00 0,00
497Badan Penanggulangan Bencana DaerahDokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah   Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerahDokumen 1,00 1,00 1,00 1,00
498Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Risiko Bencana (rata-rata)   Indeks Risiko Bencana (rata-rata)- 123,90 113,90 119,58 112,03
499Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Risiko Bencana (rata-rata) Bahaya   Indeks Risiko Bencana (rata-rata) Bahaya-
500Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Risiko Bencana (rata-rata) Kerentanan   Indeks Risiko Bencana (rata-rata) Kerentanan-
501Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Risiko Bencana (rata-rata) Kapasitas Daerah   Indeks Risiko Bencana (rata-rata) Kapasitas Daerah-
502Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Ketahanan Daerah (rata-rata)   Indeks Ketahanan Daerah (rata-rata)- 0,51 0,51 0,51
503Badan Penanggulangan Bencana DaerahPerkuatan Kebijakan dan Kelembagaan   Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan- 0,73
504Badan Penanggulangan Bencana DaerahPengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu   Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu- 0,80
505Badan Penanggulangan Bencana DaerahPengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik   Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik- 0,62
506Badan Penanggulangan Bencana DaerahPenanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana   Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana- 0,75
507Badan Penanggulangan Bencana DaerahPeningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana   Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana- 0,41
508Badan Penanggulangan Bencana DaerahPerkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana   Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana- 0,42
509Badan Penanggulangan Bencana DaerahPengembangan Sistem Pemulihan Bencana   Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana- 0,45
510Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan   Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan% 100,00 100,00 100,00 100,00
511Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase penegakan Perda/ Perkada   Persentase penegakan Perda/ Perkada% 100,00 100,00 100,00 100,00
512Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada   Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada% 100,00 100,00 100,00 100,00
513Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten / Kota   Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten / Kota% 95,00
514Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana% 5,00
515Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana% 100,00
516Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran% 100,00 100,00 100,00 100,00
517Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran% 100,00 100,00 100,00 100,00
518Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi   Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi% 100,00 100,00 97,05 95,77
519Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranProsedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi   Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi% 100,00 100,00 100,00 100,00
520Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranSarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi   Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi% 100,00 100,00 88,88 77,77
521Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia   Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia% 100,00 100,00 28,00 30,00
522Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani   Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditanganiKali 412,00 473,00 464,00 223,00
523Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan   Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanOrang 40,00 40,00 39,00 2.024,00
524Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan   Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanPerda 7,00 5,00 5,00 5,00
525Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS   Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSOrang 5,00 4,00 2,00 2,00
526Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum   Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum- 2,00 2,00 3,00 32,00
527Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya sarana prasarana minimal   Tersedianya sarana prasarana minimalUnit 58,00 98,00 98,00 157,00
528Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab/kota   Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab/kotaLayanan 171,00 207,00 189,00 244,00
529Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan   Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatanpos 1,00 2,00 3,00 3,00
530Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan   Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatanOrang 87,00 19,00 46,00 69,00
531Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa   Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desapos 0,00 0,00 0,00 0,00
532Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi   Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasisarpras 175,00 187,00 187,00 188,00
533Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran   Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam KebakaranOrang 1,00 1,00 1,00 1,00
534Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran   Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaranOrang 32,00 6,00 6,00 56,00
535Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran   Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaranKegiatan 1,00 1,00 1,00 2,00
536Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan- 100,00 100,00 100,00 100,00
537Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranWaktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran- 11,35 11,00 10,35 10,27
538Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranStandar operasional prosedur Satpol PP   Standar operasional prosedur Satpol PP% 95,00 95,00 95,00 95,00
539Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranStandar saranaprasarana Satpol PP   Standar saranaprasarana Satpol PP% 85,00 85,00 85,00 85,00
540Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranStandar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat   Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat% 80,00 80,00 80,00 80,00
541Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranStandar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda danperkada   Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda danperkada% 80,00 80,00 80,00 80,00
542Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranIndeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum/indeks penyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU)   Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum/indeks penyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU)Persentase 78,00 78,00
543Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranIndeks penyelenggaran manajemen satuan perlindungan satuan masyaarakat (IPM satlinmas)   Indeks penyelenggaran manajemen satuan perlindungan satuan masyaarakat (IPM satlinmas)Persentase 78,00 78,00
544Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranIndeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran   Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaranPersentase 61,00 61,00
545Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran- 97,05 0,96
546Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPresentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota   Presentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota- 100,00 100,00 100,00 100,00
547Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranCakupan patroli petugas Satpol PP   Cakupan patroli petugas Satpol PP% 56,25 56,25 56,25 56,25
548Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Polisi Pamong Praja   Jumlah Polisi Pamong PrajaOrang 134,00
549Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranRasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk   Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk- 6,50 6,50 6,50 6,50
550Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Linmas   Jumlah LinmasOrang 7.240,00 6.896,00 6.896,00 6.896,00
551Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Pos Siskamling   Jumlah Pos SiskamlingUnit 2.835,00 2.835,00 2.385,00 2.835,00
552Satuan Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada   Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan PerkadaOrang 90,00 100,00 110,00 150,00
553Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti   Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti% 100,00
554Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan   Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan% 100,00
555Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase Penduduk Miskin   Persentase Penduduk Miskin%
556Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani   Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani% 100,00
557Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial   Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial% 100,00
558Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti   Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti% 163,00
559Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan data dan pengaduan   Layanan data dan pengaduan% 188,00
560Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti% 163,00
561Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru% 0,00
562Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan Permakanan   Penyediaan Permakanan% 163,00
563Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan sandang   Penyediaan sandang% 44,00
564Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan alat bantu   Penyediaan alat bantu% 117,00
565Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan perbekalan kesehatan   Penyediaan perbekalan kesehatan% 163,00
566Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan fisik, mental, spiritual   Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual% 163,00
567Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar   Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar% 130,00
568Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakFasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak   Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak% 2,00
569Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAkses ke layanan pendidikan   Akses ke layanan pendidikan% 2,00
570Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan penelusuran keluarga   Pemberian pelayanan penelusuran keluarga% 163,00
571Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan reunifikasi keluarga   Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga% 130,00
572Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan rujukan   Layanan rujukan% 33,00
573Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan% 0,00
574Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti   Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti% 33,00
575Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan data dan pengaduan   Layanan data dan pengaduan% 33,00
576Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan permakanan   Penyediaan permakanan% 33,00
577Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan sandang   Penyediaan sandang% 33,00
578Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan alat bantu   Penyediaan alat bantu% 0,00
579Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakkesehatanPenyediaan perbekalan   kesehatanPenyediaan perbekalan% 33,00
580Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan fisik, mental,spiritual   Pemberian bimbingan fisik, mental,spiritual% 33,00
581Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar   Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar% 31,00
582Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakFasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak   Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak% 2,00
583Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAkses ke layanan pendidikan   Akses ke layanan pendidikan% 2,00
584Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan penelusuran keluarga   Pemberian pelayanan penelusuran keluarga% 33,00
585Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan reunifikasi keluarga   Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga% 31,00
586Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan rujukan   Layanan rujukan% 2,00
587Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti%
588Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru%
589Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan%
590Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti   Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti% 16,00
591Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan data dan pengaduan   Layanan data dan pengaduan% 16,00
592Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti% 16,00
593Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan permakanan   Penyediaan permakanan% 16,00
594Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan sandang   Penyediaan sandang% 16,00
595Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan alat bantu   Penyediaan alat bantu% 0,00
596Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan perbekalan kesehatan   Penyediaan perbekalan kesehatan% 16,00
597Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan fisik, mental, spiritual   Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual% 16,00
598Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar   Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar% 10,00
599Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakFasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak   Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak% 2,00
600Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAkses ke layanan pendidikan layanan pendidikan   Akses ke layanan pendidikan layanan pendidikan% 0,00
601Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan penelusuran keluarga   Pemberian pelayanan penelusuran keluarga% 16,00
602Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan reunifikasi keluarga   Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga% 10,00
603Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan rujukan   Layanan rujukan% 6,00
604Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan%
605Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaankendaraan baru   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaankendaraan baru%
606Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Warga Negara gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti   Jumlah Warga Negara gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti% 25,00
607Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan data dan pengaduan   Layanan data dan pengaduan% 25,00
608Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti% 25,00
609Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan permakanan   Penyediaan permakanan% 25,00
610Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan sandang   Penyediaan sandang% 25,00
611Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan alat bantu   Penyediaan alat bantu% 0,00
612Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan perbekalan kesehatan   Penyediaan perbekalan kesehatan% 25,00
613Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan fisik, mental, spiritual   Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual% 25,00
614Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar   Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar% 23,00
615Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakFasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu identitas anak   Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu identitas anak% 2,00
616Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAkses ke layanan pendidikan   Akses ke layanan pendidikan% 25,00
617Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan penelusuran keluarga   Pemberian pelayanan penelusuran keluarga% 25,00
618Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberian pelayanan reunifikasi keluarga   Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga% 23,00
619Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLayanan rujukan   Layanan rujukan% 2,00
620Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan% 0,00
621Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru   Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru% 0,00
622Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota   Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota% 433,00
623Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan permakanan   Penyediaan permakanan% 433,00
624Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan sandang   Penyediaan sandang% 50,00
625Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyediaan tempat penampungan pengungsi   Penyediaan tempat penampungan pengungsi% 2,00
626Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenanganan khusus bagi kelompok rentan   Penanganan khusus bagi kelompok rentan% 50,00
627Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPelayanan dukungan Psikososial   Pelayanan dukungan Psikososial% 433,00
628Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki   Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiUnit 1,00
629Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM   Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTMOrang 0,00
630Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah tim reaksi cepat yang dibentuk   Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuktim 21,00
631Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkauOrang 237,00
632Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah kendaraan roda empat akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki   Jumlah kendaraan roda empat akses khusus layanan kedaruratan yang dimilikiUnit 3,00
633Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar giziOrang 237,00
634Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar   Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standarUnit 1,00
635Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandangOrang 118,00
636Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantuOrang 60,00
637Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter   Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelterUnit 0,00
638Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia   Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersediaUnit 1,00
639Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket pembekalan kesehatan   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket pembekalan kesehatanOrang 237,00
640Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah   Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgahOrang 0,00
641Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang dsediakan   Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang dsediakanOrang 21,00
642Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosialOrang 237,00
643Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat   Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakatKali 194,00
644Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukanOrang 8,00
645Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasarOrang 8,00
646Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluargaOrang 237,00
647Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaOrang 201,00
648Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk   Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujukOrang 43,00
649Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah korban bencana yang mendapatkan makanan   Jumlah korban bencana yang mendapatkan makananOrang 300,00
650Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah korban bencana yang menerima paket sandang   Jumlah korban bencana yang menerima paket sandangOrang 50,00
651Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki   Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimilikipenampungan 2,00
652Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan   Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentanpaket 50,00
653Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial   Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososialOrang 433,00
654Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia   Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersediaOrang 39,00
655Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti   Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti%
656Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten   Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten%
657Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase ARG pada belanja langsung APBD   Persentase ARG pada belanja langsung APBD%
658Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProsentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   Prosentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar% 0,63 0,83 0,97
659Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan   Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga HarapanJumlah KK 42.595,00
660Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah PKH tingkat Kabupaten   Jumlah PKH tingkat KabupatenOrang 130,00 130,00
661Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi   Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasiOrang
662Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Desa yang telah dibina GSIB   Jumlah Desa yang telah dibina GSIBDesa
663Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Desa Prima yang terbentuk   Jumlah Desa Prima yang terbentukDesa
664Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.   Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.% 41,00
665Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial   Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosialpaket 64,00
666Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan   Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan- 32,00 12,00 16,00 29,00
667Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan   Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan- 3,00 4,00 7,00 8,00
668Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan   Jumlah Kekerasan Perempuan- 6,00 5,00 8,00 10,00
669Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Fisik   Jumlah Kekerasan Perempuan Fisik- 3,00 4,00 2,00 4,00
670Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Psikis   Jumlah Kekerasan Perempuan Psikis- 3,00 1,00 1,00 1,00
671Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Seksual   Jumlah Kekerasan Perempuan Seksual- 0,00 0,00 3,00 3,00
672Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Eksploitasi   Jumlah Kekerasan Perempuan Eksploitasi- 0,00 0,00 1,00 0,00
673Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Trafficking   Jumlah Kekerasan Perempuan Trafficking- 0,00 0,00 0,00 0,00
674Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Penelantaran   Jumlah Kekerasan Perempuan Penelantaran- 0,00 0,00 1,00 2,00
675Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Perempuan Lainnya   Jumlah Kekerasan Perempuan Lainnya- 0,00 0,00 0,00 0,00
676Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak   Jumlah Kekerasan Anak- 34,00 13,00 18,00 34,00
677Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Fisik   Jumlah Kekerasan Anak Fisik- 3,00 1,00 2,00 19,00
678Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Psikis   Jumlah Kekerasan Anak Psikis- 3,00 2,00 1,00 5,00
679Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Seksual   Jumlah Kekerasan Anak Seksual- 18,00 10,00 13,00 9,00
680Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Eksploitasi   Jumlah Kekerasan Anak Eksploitasi- 0,00 0,00 0,00 0,00
681Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Trafficking   Jumlah Kekerasan Anak Trafficking- 1,00 0,00 0,00 0,00
682Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Penelantaran   Jumlah Kekerasan Anak Penelantaran- 0,00 0,00 2,00 1,00
683Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kekerasan Anak Lainnya   Jumlah Kekerasan Anak Lainnya- 9,00 0,00 0,00 0,00
684Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase korban kekerasan anak yang terlayani   Persentase korban kekerasan anak yang terlayani% 100,00
685Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan   Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihanLembaga 6,00
686Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kab/kota (APBD kab/kota)   Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kab/kota (APBD kab/kota)Lembaga 0,00
687Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan   Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihanOrganisasi 2,00
688Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih   Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatihOrang 45,00
689Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan   Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihanLembaga 5,00
690Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kota   Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kotaLembaga 0,00
691Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi   Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasikebijakan/ program 2,00
692Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi   Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasiLembaga 2,00
693Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase korban kekerasan perempuan yang terlayani   Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani% 100,00
694Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten   Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten% 100,00
695Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)   Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)%
696Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG   Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUGLembaga 43,00
697Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota   Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kotaprog/ keg 79,00
698Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak   Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anakmedia massa 1,00
699Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal   Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimalLembaga 3,00
700Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase ARG pada belanja langsung APBD   Persentase ARG pada belanja langsung APBD%
701Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRasio OPD kabupaten yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam Rencana Strategis/Renja   Rasio OPD kabupaten yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam Rencana Strategis/Renja% 1,00 1,00 1,00 1,00
702Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan   Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan% 0,00 0,00 0,00
703Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakkasus kekerasan terhadap perempuan dan anak   kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakKasus 21,00 16,00 22,00
704Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPrevalensi kekerasan terhadap anak perempuan   Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan% 0,00 0,00 0,00
705Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir   Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir- 0,00 0,00 0,00
706Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakpersentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani   persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani% 1,00 1,00 1,00
707Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh   Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh%
708Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakjumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan   jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan- 33,00 15,00 21,00
709Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPrevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki   Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki% 0,00 0,00 0,00
710Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPrevalensi kekerasan terhadap anak Anak Perempuan   Prevalensi kekerasan terhadap anak Anak Perempuan% 0,00 0,00 0,00
711Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakCakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan   Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan% 1,00 1,00 1,00 100,00
712Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Peserta sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak   Jumlah Peserta sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anakOrang 1.645,00 1.645,00 1.645,00
713Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi   Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasiOrang
714Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah OPD yang melaksanakan PPRG   Jumlah OPD yang melaksanakan PPRGOPD 44,00 44,00 43,00 44,00
715Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial dan Hukum   Jumlah Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial dan HukumOrang 0,00 0,00 0,00 0,00
716Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah kecamatan yang membentuk, melatih petugas P2TP2A, dan melayani korban kekerasan   Jumlah kecamatan yang membentuk, melatih petugas P2TP2A, dan melayani korban kekerasankec 16,00 16,00 16,00 16,00
717Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial dan Hukum   Jumlah Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial dan HukumOrang 0,00 0,00 0,00
718Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir   Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir % 0,00 0,00 0,00
719Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan   Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuanRegulasi 5,00
720Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan%
721Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani   Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani%
722Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan   Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan-
723Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya   Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya-
724Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal   Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal-
725Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTerlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang   Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang-
726Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan   Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan-
727Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTertanganinya kerawanan pangan   Tertanganinya kerawanan pangan-
728Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan   Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan-
729Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTerlaksananya pengawasan keamanan pangan segar   Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar-
730Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)   Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)% 156,58
731Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananKetersediaan pangan utama ( ton )   Ketersediaan pangan utama ( ton )Ton 595.294,00 589.031,00 622.232,00 620,00
732Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase penanganan daerah rawan pangan   Persentase penanganan daerah rawan pangan% 100,00 75,00 100,00 100,00
733Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananSkor Pola Pangan Harapan konsumsi   Skor Pola Pangan Harapan konsumsi% 88,50 89,10 93,90 89,90
734Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah gabah yang diperbantkan untuk cadangan pangan desa   Jumlah gabah yang diperbantkan untuk cadangan pangan desaTon 6,75 4,50 84,33 21,91
735Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah gabah yang diperbantukan untuk cadangan pangan daerah   Jumlah gabah yang diperbantukan untuk cadangan pangan daerahTon 81,00 64,00 82,00 0,00
736Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah tertanggulanginya kerawananpangan dan gizi masyarakat   Jumlah tertanggulanginya kerawananpangan dan gizi masyarakat% 2,00 4,00 1,00 13,00
737Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah promosi Produk Olahan Pangan   Jumlah promosi Produk Olahan PanganKali
738Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananIndeks Ketahanan Pangan (IUP)   Indeks Ketahanan Pangan (IUP)- 88,53
739Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPeringkat Indeks Ketahanan Pangan   Peringkat Indeks Ketahanan Pangan- 47,00
740Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPrevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP)   Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP)% 11,19
741Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananAngka Ketersediaan Pangan utama/tahun   Angka Ketersediaan Pangan utama/tahun- 620,00
742Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananSarana pertanian yang diberikan   Sarana pertanian yang diberikanUnit 282,00
743Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPrasarana pertanian yang digunakan   Prasarana pertanian yang digunakanUnit 26,00
744Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase Prasarana pertanian yang digunakan   Persentase Prasarana pertanian yang digunakan% 100,00
745Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase fasilitasi penanggulangan bencana   Persentase fasilitasi penanggulangan bencana% 100,00
746Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan   Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan% 66,82
747Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananProduktivitas pertanian per hektar per tahun   Produktivitas pertanian per hektar per tahunton/ ha 5,70
748Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular   Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular%
749Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase kinerja realisasi pupuk   Persentase kinerja realisasi pupuk% 66,82
750Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananNilai Tukar Petani ( NTP )   Nilai Tukar Petani ( NTP )%
751Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah benih padi berkualitas yang di produksi   Jumlah benih padi berkualitas yang di produksiTon
752Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTerlaksananya Lokasi Percontohan Kebun Buah di Pedesaan   Terlaksananya Lokasi Percontohan Kebun Buah di Pedesaanpoktan
753Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikananjumlah desa yang mebgikuti lomba pemanfaatan pekarangan   jumlah desa yang mebgikuti lomba pemanfaatan pekaranganDesa 10,00
754Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah Desa penerima peralatan pasca panen   Jumlah Desa penerima peralatan pasca panenDesa 4,00
755Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah bibit ikan unggul yang diproduksi   Jumlah bibit ikan unggul yang diproduksiEkor 1.733.000,00
756Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat   Jumlah bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakatEkor 0,00
757Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananAngka prevalensi Helminthiosis pada sapi   Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi% 30,00
758Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananProduksi pertanian komoditas unggulan   Produksi pertanian komoditas unggulanTon 976.941,70
759Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)   Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)Orang 98,00
760Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananPersentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional   Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional%
761Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)   Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)pembudidaya 120,00
762Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi   Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksibenih 1.733.000,00
763Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)   Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)- 1.144,43
764Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananProduksi perikanan   Produksi perikanankg 1.144.428,00
765Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananTingkat cakupan bina kelompok ikan   Tingkat cakupan bina kelompok ikan% 100,00
766Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah industri pengolahan ikan   Jumlah industri pengolahan ikanUnit 31,00
767Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananKontribusi sektor perikanan terhadap PDRB   Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB%
768Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan PerikananJumlah produksi perikanan / tahun   Jumlah produksi perikanan / tahun- 1.144,43
769Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Air,(IKA)   Indeks Kualitas Air,(IKA)- 49,30 54,29 58,00 53,40
770Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Udara (IKU)   Indeks Kualitas Udara (IKU)- 89,50 87,81 88,05 91,36
771Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lahan (IKL)   Indeks Kualitas Lahan (IKL)- 80,90 70,02 64,65 67,36
772Dinas Lingkungan HidupTersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota   Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota- 1,00 1,00
773Dinas Lingkungan HidupData izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota   Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota% 6,00 7,00
774Dinas Lingkungan HidupRasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota   Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota- 1,00 1,00
775Dinas Lingkungan HidupPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota   Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota- 0,00 0,00
776Dinas Lingkungan HidupTerfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH   Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH- 100,00 100,00
777Dinas Lingkungan HidupJumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat   Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat- 1,00 3,00
778Dinas Lingkungan HidupPenanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab/kota yang ditangani   Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab/kota yang ditangani- 11,00 5,00 8,00 7,00
779Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten- 72,50 71,31 71,62 71,83
780Dinas Lingkungan HidupTerlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten   Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten- 97,00 98,00 99,20 99,03
781Dinas Lingkungan HidupKetaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah   Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah- 0,53 0,33
782Dinas Lingkungan HidupPersentase kualitas air sungai sebagai air baku   Persentase kualitas air sungai sebagai air baku%
783Dinas Lingkungan HidupPengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah   Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah%
784Dinas Lingkungan HidupJumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan   Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapanRekomendasi
785Dinas Lingkungan HidupJumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya   Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannyaRekomendasi
786Dinas Lingkungan HidupPersentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca   Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca%
787Dinas Lingkungan HidupPersentase sampah perkotaan yang tertangani   Persentase sampah perkotaan yang tertangani% 91,90 97,81 99,25 99,03
788Dinas Lingkungan HidupJumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan   Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaanUnit
789Dinas Lingkungan HidupPersentase Ruang terbuka hijau   Persentase Ruang terbuka hijau% 0,04 0,04 0,04
790Dinas Lingkungan HidupJumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU   Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRUPerusahaan 1,00 1,00 1,00 1,00
791Dinas Lingkungan HidupJumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).   Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).Ton 241.472,00 2.212,23 1.021,15 1.131,15
792Dinas Lingkungan Hiduppersentase timbulan sampah yang didaur ulang   persentase timbulan sampah yang didaur ulang% 24,23 26,00 28,96
793Dinas Lingkungan HidupPersentase perusahaan yang menerapkan sertifikat SNI ISO 14001   Persentase perusahaan yang menerapkan sertifikat SNI ISO 14001% 2,00 2,00 3,00 3,00
794Dinas Lingkungan HidupTersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)   Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Dokumen
795Dinas Lingkungan HidupLuas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya   Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnyaKelurahan
796Dinas Lingkungan HidupProporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan   Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhanKelurahan
797Dinas Lingkungan HidupJumlah bulan layanan operasional persampahan   Jumlah bulan layanan operasional persampahanbulan 12,00 12,00 12,00 12,00
798Dinas Lingkungan HidupJumlah titik sampling pemantauan kualitas lingkungan   Jumlah titik sampling pemantauan kualitas lingkungantitik sampling 59,00 38,00 40,00 48,00
799Dinas Lingkungan HidupJumlah lokasi konservasi di daerah tangkapan air   Jumlah lokasi konservasi di daerah tangkapan airLokasi 6,00 9,00 20,00 19,00
800Dinas Lingkungan HidupJumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang terbangun   Jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang terbangun- 12,00 0,00
801Dinas Lingkungan HidupJumlah prasarana sarana operasional pengelolaan persampahan   Jumlah prasarana sarana operasional pengelolaan persampahanUnit
802Dinas Lingkungan HidupJumlah bulan layanan operasional persampahan   Jumlah bulan layanan operasional persampahanbulan 12,00 12,00 12,00 12,00
803Dinas Lingkungan HidupJumlah kegiatan peningkatan pengelolaan persampahan TPA (controlled landfill/ sanitary landfill)   Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan persampahan TPA (controlled landfill/ sanitary landfill)Lokasi 2,00 2,00 2,00 2,00
804Dinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah induk/ bank sampah   Jumlah bank sampah induk/ bank sampahUnit
805Dinas Lingkungan HidupJumlah kelompok pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah skala rumah tangga dan skala perumahan berbasis masyarakat dan kawasan   Jumlah kelompok pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah skala rumah tangga dan skala perumahan berbasis masyarakat dan kawasanKelompok 108,00 110,00 120,00 166,00
806Dinas Lingkungan HidupJumlah rumah pengomposan   Jumlah rumah pengomposanUnit
807Dinas Lingkungan HidupJumlah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (3R)   Jumlah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (3R)Unit 2,00 3,00 13,00 18,00
808Dinas Lingkungan HidupJumlah peningkatan kualitas titik pantau Adipura, LBS dan LKBH   Jumlah peningkatan kualitas titik pantau Adipura, LBS dan LKBHLokasi 43,00 53,00 53,00 53,00
809Dinas Lingkungan HidupJumlah dokumen inventarisasi dan pengukuran gas rumah kaca (GRK) termasuk pembuatan profil dokumen gas rumah kaca (GRK) dan RAD   Jumlah dokumen inventarisasi dan pengukuran gas rumah kaca (GRK) termasuk pembuatan profil dokumen gas rumah kaca (GRK) dan RADDokumen 1,00 1,00 1,00
810Dinas Lingkungan HidupJumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup   Jumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidupLokasi 11,00 31,00 30,00 30,00
811Dinas Lingkungan HidupJumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan identifikasi dan inventarisasi limbah B3 dan limbah medis   Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan identifikasi dan inventarisasi limbah B3 dan limbah medisusaha/ kegiatan 54,00 105,00 86,00 94,00
812Dinas Lingkungan HidupJumlah kelompok pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah skala rumah tangga dan skala perumahan berbasis masyarakat dan kawasan   Jumlah kelompok pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah skala rumah tangga dan skala perumahan berbasis masyarakat dan kawasanKelompok 108,00 110,00 120,00 135,00
813Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IUP)   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IUP)Perangkat Pendukung 72,50 71,31 71,62 71,83
814Dinas Lingkungan HidupTimbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)   Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)% 22,29
815Dinas Lingkungan HidupPenurunan Emisi GRK (IUP)   Penurunan Emisi GRK (IUP)TonCO2eq
816Dinas Lingkungan HidupPersentase jumlah sampah yang tertangani   Persentase jumlah sampah yang tertangani- 91,90 97,81 99,25 99,03
817Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenerbitan akta perkawinan   Penerbitan akta perkawinan% 100,00 100,00 100,00 100,00
818Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenerbitan akta perceraian   Penerbitan akta perceraian% 100,00 100,00 100,00 100,00
819Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenerbitan akta kematian   Penerbitan akta kematian% 100,00 100,00 100,00 100,00
820Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenyajian data kependudukan   Penyajian data kependudukan% 100,00 100,00 100,00 100,00
821Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerekaman KTP Elektronik   Perekaman KTP Elektronik% 93,42 97,62 97,54 99,31
822Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA   Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA% 52,31 52,00 63,41 63,74
823Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran   Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran% 98,08 99,43 99,52 99,55
824Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama   Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama% 0,00 0,00 0,00 0,00
825Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran   Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran% 98,08 99,43 99,52 99,55
826Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRasio bayi berakte kelahiran   Rasio bayi berakte kelahiran% 100,00 100,00 100,00 100,00
827Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah akte catatan sipil yang diterbtkan   Jumlah akte catatan sipil yang diterbtkanakta 19.752,00 19.619,00 19.131,00 18.337,00
828Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilUsia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)   Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)% 1.772,00 0,00
829Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilproporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.   proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.% 99,90 99,96 99,96
830Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKepemilikan akta kelahiran penduduk miskin   Kepemilikan akta kelahiran penduduk miskin% 0,00
831Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak yang memiliki akta kelahiran   Persentase anak yang memiliki akta kelahiran% 98,08 99,32 99,51 99,55
832Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Administrasi Kependudukan yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Administrasi Kependudukan yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora-
833Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Kelahiran yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Kelahiran yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 12.418,00 12.541,00 12.507,00 11.408,00
834Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Kematian yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Kematian yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 7.259,00 6.986,00 6.539,00 6.852,00
835Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Perkawinan yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Perkawinan yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 45,00 56,00 42,00 47,00
836Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Perceraian yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Perceraian yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 6,00 9,00 12,00 10,00
837Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Adopsi yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Adopsi yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 24,00 27,00 31,00 17,00
838Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Pengakuan Anak yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Pengakuan Anak yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 0,00 0,00 0,00 3,00
839Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah KTP yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah KTP yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 58.748,00 51.953,00 63.266,00 13.751,00
840Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah KK yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah KK yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 47.188,00 59.568,00 49.532,00 30.426,00
841Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Penduduk Pindah yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Penduduk Pindah yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 9.230,00 8.106,00 10.576,00 10.684,00
842Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Penduduk Datang yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora   Jumlah Penduduk Datang yang Tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blora Buah 6.326,00 7.498,00 9.312,00 8.373,00
843Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa   Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaDesa 3,00 51,00 11,00 15,00
844Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya   Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnyaDesa 1,00 23,00 7,00 11,00
845Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan   Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanLembaga 8,00 57,00 22,00 92,00
846Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan   Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanLembaga 4,00 51,00 11,00 15,00
847Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya   Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnyaDesa
848Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan   Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanLembaga
849Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaPersentase pengentasan desa tertinggal   Persentase pengentasan desa tertinggal% 8,49 4,43 0,25 0,00
850Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaPersentase peningkatan status desa mandiri   Persentase peningkatan status desa mandiri% 0,37 0,74 1,48 5,53
851Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah Desa Mandiri/Berdikari   Jumlah Desa Mandiri/BerdikariDesa 1,00 2,00 4,00 15,00
852Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah desa yang menerima kegiatan TMMD   Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMDDesa 4,00 11,00 21,00 13,00
853Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari   Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikariDesa
854Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa   Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desaUnit 245,00 264,00 270,00 270,00
855Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawassan pedesaan   Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawassan pedesaanOrang 271,00 271,00 271,00
856Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDes   Jumlah BUMDes- 245,00 264,00 270,00 270,00
857Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDes maju   Jumlah BUMDes maju- 3,00 1,00 4,00 9,00
858Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDes berkembang   Jumlah BUMDes berkembang- 10,00 8,00 16,00 31,00
859Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDes yang berbadan hukum   Jumlah BUMDes yang berbadan hukum- 42,00
860Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah BUMDesma   Jumlah BUMDesma- 8,00 9,00 24,00 24,00
861Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaPersentase Desa Mandiri (IUP)   Persentase Desa Mandiri (IUP)% 0,37 0,74 1,48 5,53
862Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaIndeks desa   Indeks desa- 0,65 0,67 0,67 0,71
863Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaProsentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri   Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri-
864Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan   Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan- 1,00 1,00
865Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMedian Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun   Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun- 19,50 20,80
866Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)   Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)- 21,00 34,30 32,50 32,50
867Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)   Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)% 79,60 78,17 76,25
868Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK   Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPKstakeholder 28,00
869Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP% 86,36 0,95
870Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)% 19,95 21,79 21,83 23,20
871Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif   Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektiftim 2,00 2,00
872Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pelayanan KB Pasca Persalinan   Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan% 22,40 54,00
873Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah   Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah% 25,00 18,80
874Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)   Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)% 60,83 70,01
875Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTFR (Angka Kelahiran Total)   TFR (Angka Kelahiran Total)- 2,07 108,40 2,01 2,01
876Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)   Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)% 76,61 75,30 73,90 75,30
877Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)   Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)% 10,17 8,27 7,38 5,70
878Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)   Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)% 76,61 75,30 73,90 75,30
879Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProsentase Peserta KB Aktif MKJP   Prosentase Peserta KB Aktif MKJP% 19,95 21,79 21,83 23,20
880Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)   Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)per 1000 KH 21,00 34,50 32,50 32,50
881Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate /TFR) per WUS (15-49 tahun)   Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate /TFR) per WUS (15-49 tahun)% 2,07 108,40 2,01 2,01
882Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProsentase Peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)   Prosentase Peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)% 19,95 21,79 21,83 23,20
883Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaCakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)   Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)% 10,17 8,27 7,38 7,38
884Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaCakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun   Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun% 4,12 0,85 0,68 0,13
885Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaCakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)   Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)% 10,17 8,27 7,38 7,38
886Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern   Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern%
887Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)   Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)% 76,61 77,34 77,97 75,30
888Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/ AIDS   Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/ AIDSOrang
889Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayani   Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayaniOrang
890Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kegiatan pembinaan keluarga berencana   Jumlah kegiatan pembinaan keluarga berencanaKegiatan 0,00 0,00 44,00
891Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kegiatan publikasi program KKB dan penyuuhan   Jumlah kegiatan publikasi program KKB dan penyuuhanKegiatan 321,00 4.218,00
892Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta sosialisasi Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja   Jumlah peserta sosialisasi Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remajaorng 800,00
893Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta seminar bagi pengelola KKBPK dan tenaga kontrak PLKB   Jumlah peserta seminar bagi pengelola KKBPK dan tenaga kontrak PLKB-
894Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi dalam KKBPK   Jumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi dalam KKBPKOrang
895Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kegiatan pembinaan keluarga berencana   Jumlah kegiatan pembinaan keluarga berencana- 0,00 0,00 44,00
896Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta kegiatan pelayanan konseling KB melalui momen kegiatan dengan mitra kerja   Jumlah peserta kegiatan pelayanan konseling KB melalui momen kegiatan dengan mitra kerjaOrang 0,00 321,00 4.218,00
897Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)   Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ( semua cara)% 76,61 75,30 73,90 75,30
898Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndeks Pembangunan Keluarga (IBangga)   Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)- 56,60 58,00 60,20 60,90
899Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) Per WUS (15 - 49)   Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) Per WUS (15 - 49)- 2,07 108,40 2,01 2,01
900Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka Pemakaian Kontrasepsi / Contracetive Pravelence Rate ( CPR ) / Presentase KB Aktif   Angka Pemakaian Kontrasepsi / Contracetive Pravelence Rate ( CPR ) / Presentase KB Aktif- 76,61 75,30 73,90 75,30
901Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)   Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)- 76,61 75,30 73,90 75,30
902Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndeks Kualitas Keluarga (IKK)   Indeks Kualitas Keluarga (IKK)- 21,00 34,30 32,50
903Dinas Komunikasi dan InformatikaTerselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir   Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir- 2,00
904Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo   Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo% 100,00
905Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo   Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo% 100,00
906Dinas Komunikasi dan InformatikaTersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah   Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah-
907Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara   Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara% 100,00
908Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar   Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar% 100,00
909Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan   Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan% 100,00
910Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik   Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik% 90,53
911Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik   Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik% 70,53
912Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan   Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan% 100,00
913Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah   Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah% 100,00
914Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah   Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah% 100,00
915Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah   Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah% 100,00
916Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)   Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)% 100,00
917Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase data yang dapat berbagi pakai   Persentase data yang dapat berbagi pakai% 100,00
918Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city   Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city% 100,00
919Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo   Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo% 100,00
920Dinas Komunikasi dan InformatikaTersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment   Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment-
921Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota   Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota% 100,00
922Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)   Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)% 100,00
923Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan   Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan% 100,00
924Dinas Komunikasi dan InformatikaTersedianya buku profil daerah   Tersedianya buku profil daerah-
925Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah survey statistik sektoral yang dilakukan   Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukansurvey 269,00
926Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan   Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukankompilasi 9,00
927Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS   Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPSsurvey 269,00
928Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS   Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSkompilasi 9,00
929Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral   Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral% 100,00
930Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik   Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik% 100,00
931Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan   Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan% 100,00
932Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah   Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah% 57,89
933Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah   Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah% 87,37
934Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan   Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan% 100,00
935Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo   Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo% 100,00
936Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi% 100,00
937Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten   Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten% 90,01
938Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah   Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah% 100,00
939Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah   Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah% 100,00
940Dinas Komunikasi dan InformatikaTingkat keamanan informasi pemerintah   Tingkat keamanan informasi pemerintah- 31,16
941Dinas Komunikasi dan InformatikaInformasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)   Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)- 99,53
942Dinas Komunikasi dan InformatikaAkses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)   Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)- 100,00
943Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Perangkat Daerah telah memiliki website   Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website% 100,00 100,00 100,00
944Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Kabupaten   Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di KabupatenUnit 1,00 1,00 1,00
945Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase penyebarluasan informasi   Persentase penyebarluasan informasi% 100,00 100,00 100,00
946Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah OPD yang terkoneksi dengan jaringan DINKOMINFO guna menunjang gerakan smart city   Jumlah OPD yang terkoneksi dengan jaringan DINKOMINFO guna menunjang gerakan smart cityTitik 5,00 10,00 27,00
947Dinas Komunikasi dan Informatikapresentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang wajib dipublikasikan   presentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang wajib dipublikasikan% 100,00 100,00 100,00
948Dinas Komunikasi dan Informatikajumlah pengelola website resmi   jumlah pengelola website resmiUnit 1,00 1,00 1,00
949Dinas Komunikasi dan InformatikaIndeks Pembangunan Statistik   Indeks Pembangunan Statistik- 1,72 2,30
950Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Rumah Tangga dengan Akses Internet   Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet-
951Dinas Komunikasi dan InformatikaTingkat Keamanan Informasi pemerintah Daerah   Tingkat Keamanan Informasi pemerintah Daerah-
952Dinas Komunikasi dan InformatikaIndeks KAMI (Keamanan Informasi)   Indeks KAMI (Keamanan Informasi)- 31,16
953Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase Ketersediaan Data Pada portal satu Data daerah   Persentase Ketersediaan Data Pada portal satu Data daerah- 67,34
954Dinas Komunikasi dan InformatikaPersentase laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi berbasis elektronik   Persentase laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi berbasis elektronik- 100,00
955Dinas Komunikasi dan InformatikaIndeks keterbukaan informasi publik   Indeks keterbukaan informasi publik- 92,76
956Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan   Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang DitetapkanDokumen 1,00
957Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik   Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non ElektronikLaporan 1,00 1,00 1,00 1,00
958Dinas Komunikasi dan InformatikaJumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan InformasiPerangkat Daerah 42,00 42,00 42,00 41,00
959Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota   Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota- 0,00 0,00 0,00 0,00
960Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan   Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan% 0,00 0,00 0,00 0,00
961Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan   Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan% 0,00 0,00 0,00 100,00
962Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase penerbitan TDG   Persentase penerbitan TDG% 12,12 100,00 100,00 100,00
963Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase Gudang yang tidak mempunyai TDG   Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG% 54,97 30,53 86,87 60,26
964Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota   Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota% 0,00 100,00 100,00 100,00
965Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase penerbitan SPKA yang tepat waktu   Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu% 0,00 0,00 0,00 0,00
966Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya   Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya% 90,00 90,00 90,00 90,00
967Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koefisien variasi harga antar waktu   Persentase koefisien variasi harga antar waktu% 0,73 3,84
968Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan   Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan% 41,80 73,83 87,68 82,20
969Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku   Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku% 0,00 83,67 84,69 92,82
970Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah kecamatan yang digunakan sebagai pusat pengembangan pasar dan pendistribusian barang   Jumlah kecamatan yang digunakan sebagai pusat pengembangan pasar dan pendistribusian barangkec 9,00 9,00 9,00 9,00
971Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah pasar rakyat yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan   Jumlah pasar rakyat yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdaganganpasar 14,00 14,00 14,00 14,00
972Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah ruko yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan   Jumlah ruko yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdaganganruko 8,00 8,00 8,00 8,00
973Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya   Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Unit 1.865,00 1.869,00 1.590,00 1.595,00
974Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Sarana Perdagangan Pasar/Market   Jumlah Sarana Perdagangan Pasar/MarketUnit 14,00 14,00 14,00 14,00
975Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Sarana Perdagangan /Store   Jumlah Sarana Perdagangan /StoreUnit 90,00 94,00 107,00 124,00
976Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Sarana Perdagangan Kios/Stall   Jumlah Sarana Perdagangan Kios/StallUnit 1.761,00 1.761,00 1.469,00 1.457,00
977Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Sarana Perdagangan Warung/Small Shop   Jumlah Sarana Perdagangan Warung/Small ShopUnit 0,00 0,00 0,00 0,00
978Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahDisparitas Harga (IUP)   Disparitas Harga (IUP)% 0,00 0,00 0,00 3,84
979Badan Pusat StatistikPersentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB   Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB%
980Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahNilai Ekspor Bersih   Nilai Ekspor Bersih- 2.645.059,00 4.208.748,00 4.183.259,00 4.892.270,00
981Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahNilai Ekspor (US$)   Nilai Ekspor (US$)- 2.645.059,00 4.208.748,00 4.183.259,00 4.892.270,00
982Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pasar layak (%)   Persentase pasar layak (%)- 0,00 100,00 60,00 61,54
983Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang (%)   Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang (%)- 0,00 160,93 86,30 100,11
984Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 5,75 7,30 0,00 0,00
985Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 100,00 100,00 0,00 0,00
986Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 14,93 53,90 62,00 56,23
987Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 91,67 100,00 97,62 45,28
988Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 13,98 25,32 57,20 79,25
989Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 0,13 0,06 0,10 0,13
990Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 0,68 2,27 1,60 2,26
991Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan   Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan% 0,00 0,00 0,00 0,00
992Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 10,72 29,55 40,40 38,87
993Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota   Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota% 0,00 0,00 0,00 0,00
994Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota   Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota% 2,44 6,49 8,80 10,94
995Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota   Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota% 2,17 4,22 14,80 27,55
996Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota   Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota% 2,44 6,82 8,80 9,81
997Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahRasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro   Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro% 2,11 6,83 90,68 1,34
998Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)   Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)% 0,00 5,47 6,04 0,00
999Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase jumlah usaha mikro yang bermitra   Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra% 1,51 1,51 1,46 1,55
1000Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi   Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi% 0,08 142,61 0,12 0,18
1001Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengahstandarisasi dan sertifikasi produk usaha   standarisasi dan sertifikasi produk usaha%
1002Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran   Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran% 1,07 0,82 0,37 0,29
1003Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahRasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan   Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan% 2,53 1,06 3,04 0,87
1004Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan   Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan% 1,51 1,88 1,82 1,99
1005Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanOrang 0,00 0,00 0,00 0,00
1006Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri   Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri% 0,00 0,00 0,00 0,00
1007Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri   Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri% 0,00 0,00 0,00 0,00
1008Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri   Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri% 0,00 0,00 0,00 0,00
1009Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahMeningkatnya Koperasi yang berkualitas   Meningkatnya Koperasi yang berkualitas% 57,69 55,09 56,80 51,35
1010Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahMeningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha   Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha% 2,11 0,01 90,68 100,00
1011Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)   Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)% 0,00 100,00 100,00 100,00
1012Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah pelaku UKM yang yang bermitra /bekerja sama baik lokal maupun regional   Jumlah pelaku UKM yang yang bermitra /bekerja sama baik lokal maupun regionalOrang 0,00 0,00 0,00 215,00
1013Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah peserta baru yang dilatih kewirausahaan   Jumlah peserta baru yang dilatih kewirausahaanOrang 0,00 0,00 0,00 120,00
1014Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah sentra/klaster UKM yang meningkat pemahamannya tentang pengembangan klaster bisnis   Jumlah sentra/klaster UKM yang meningkat pemahamannya tentang pengembangan klaster bisnisorang/UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00
1015Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah lokasi penataan tempat berusaha buar bagi PKL dan Asongan   Jumlah lokasi penataan tempat berusaha buar bagi PKL dan AsonganLokasi 0,00 0,00 0,00 4,00
1016Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah pameran produk UMKM yang diikuti dalam rangka membangun kerjasama dengan pasar LN   Jumlah pameran produk UMKM yang diikuti dalam rangka membangun kerjasama dengan pasar LNPameran 0,00 2,00 2,00 2,00
1017Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah pengusaha/asosiasi/UMKM yang melakukan koordinasi program pengembangan ekspor   Jumlah pengusaha/asosiasi/UMKM yang melakukan koordinasi program pengembangan eksporUMKM 4,00 5,00 5,00 5,00
1018Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah peserta pelatihan kewirausahaan   Jumlah peserta pelatihan kewirausahaanOrang 145,00 170,00 195,00 120,00
1019Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahRasio Kewirausahaan Daerah (IUP)   Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)% 0,00 0,00 0,00 0,00
1020Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahRasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)   Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)% 0,00 0,00 0,00 0,00
1021Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPersentase Koperasi Sehat (%)   Persentase Koperasi Sehat (%)- 43,30 89,04 86,62 88,23
1022Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahJumlah Usaha Mikro Naik Kelas (Unit Usaha)   Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (Unit Usaha)- 0,00 0,00 1,00 1,00
1023Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahPresentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)   Presentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)- 0,00 0,00 0,00 0,00
1024Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting   Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksistingIzin 200,00 130,00 99,00 157,00
1025Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui- 2,00 36,00 20,00 8,00
1026Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota   Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kotaBadan Usaha 2,00 8,00 7,00 4,00
1027Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiIzin 2,00 36,00 20,00 8,00
1028Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota   SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota% 99,00 88,00 53,00 74,00
1029Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDokumen Izin membuka tanah   Dokumen Izin membuka tanah% 99,00 88,00 53,00 74,00
1030Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota   PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota- 1,00
1031Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuStandar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman moda   Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman moda-
1032Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuLaporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal   Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modalLaporan
1033Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting   Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingKegiatan
1034Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKegiatan pameran penanaman modal   Kegiatan pameran penanaman modalKegiatan
1035Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKegiatan penerimaan misi penanaman modal   Kegiatan penerimaan misi penanaman modalKegiatan
1036Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKonsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal   Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modalkonsultasi 489,00 769,00 754,00 934,00
1037Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPenerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal   Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modalIzin 2.352,00 4.754,00 9.449,00 7.962,00
1038Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuLaporan realisasi penanaman modal   Laporan realisasi penanaman modal-
1039Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota   Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kotaOrang
1040Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPembinaan penanaman modal PMA dan PMDN   Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNPerusahaan
1041Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kab/kota   Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kab/kotaIzin 2.942,00 15.223,00 15.223,00 11.837,00
1042Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab/ kota yang diterbitkan   Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab/ kota yang diterbitkanIzin 2,00 6,00 11,00 4,00
1043Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPenerbitan izin usaha pertanian   Penerbitan izin usaha pertanianIzin 47,00 180,00 264,00 312,00
1044Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota   Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota% 45.840,00 45.690,00 45.901,00 3,00
1045Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota   Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota%
1046Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil IUI menengah yang diterbitkan   Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil IUI menengah yang diterbitkan% 65,00 153,00 92,00 104,00
1047Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan   Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan% 45.841,00 1,90 0,70 1,00
1048Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan   Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan%
1049Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.   Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.%
1050Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTersedianya tanah untuk masyarakat.   Tersedianya tanah untuk masyarakat.%
1051Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase peningkatan investasi di kabupaten   Persentase peningkatan investasi di kabupaten% 0,00
1052Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten   Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten% 0,05 0,00 0,00 0,00
1053Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai realisasi investasi   Nilai realisasi investasiTrilyun 76.052.980.000,00 74.842.970.000,00 140.581.005.028,00
1054Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan   Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaanOrang 0,00
1055Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda   Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaOrang 200,00
1056Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan   Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanOrang 100,00
1057Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan   Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikanOrang 27,00
1058Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah   Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahevent 3,00
1059Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)   Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Orang 0,00
1060Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat   Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatLokasi 1,00
1061Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataTingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri   Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri% 6,55
1062Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataTingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan   Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan% 36,40
1063Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPeningkatan prestasi olahraga   Peningkatan prestasi olahragamedali 21,00
1064Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pemuda berprestasi   Jumlah pemuda berprestasi-
1065Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataIndeks Pembangunan Kepemudaan   Indeks Pembangunan Kepemudaan-
1066Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataIndeks Pembangunan Olahraga   Indeks Pembangunan Olahraga-
1067Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah entitas pengelolaan destinasi   Jumlah entitas pengelolaan destinasiunit pengelola 39,00
1068Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata   Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataUnit 110,00
1069Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota   Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kotaTDUP 0,00
1070Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan   Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanOrang 4,00
1071Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam neger   Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negerevent 6,00
1072Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah event luar negeri yang diikuti   Jumlah event luar negeri yang diikutievent 0,00
1073Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri   Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeriindustri 8,00
1074Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi   Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi% 150,00
1075Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan   Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan% 16,08
1076Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan   Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan%
1077Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten   Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten%
1078Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataTingkat hunian akomodasi   Tingkat hunian akomodasi%
1079Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataKontribusi sektor pariwisata terhadap PAD harga berlaku   Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD harga berlaku%
1080Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah kunjungan wisata   Jumlah kunjungan wisataOrang 300.559,00 538.790,00 789.667,00 918.696,00
1081Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah Produk Promosi pariwisata   Jumlah Produk Promosi pariwisatapaket 0,00 8,00 8,00
1082Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Daya Tarik wisata   Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Daya Tarik wisataLokasi 8,00 2,00 9,00
1083Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah Atraksi Wisata yang diselenggarakan   Jumlah Atraksi Wisata yang diselenggarakanLokasi 0,00 11,00 5,00
1084Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataRasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)   Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)%
1085Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)   Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)Orang
1086Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPertumbuhan PAD sektor pariwisata   Pertumbuhan PAD sektor pariwisata% 38,34 14,86 9,97
1087Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan   Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikanBangunan dan Lingkungan 1,00 6,00 6,00
1088Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)   Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)obyek 39,00 20,00 39,00 63,00
1089Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)   Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)obyek 39,00 20,00 39,00 63,00
1090Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)   Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)obyek 39,00 20,00 39,00 63,00
1091Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataRegister cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)   Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Bangunan Gedung Cagar Budaya 490,00 13,00 22,00 28,00
1092Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPerlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)   Perlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)Bangunan Gedung Cagar Budaya 490,00 4,00 498,00 504,00
1093Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataLayanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data   Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan dataBangunan Gedung Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00
1094Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),   Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),Bangunan Gedung Cagar Budaya 5,00 0,00 498,00 504,00
1095Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)   Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)Bangunan Gedung Cagar Budaya 490,00 492,00 498,00 504,00
1096Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum   Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumkoleksi 306,00 316,00 319,00 325,00
1097Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPeningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum   Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museumOrang 355,00 894,00 1.056,00 2.100,00
1098Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPeningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota   Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kotaOrang 1.056,00 2.100,00
1099Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPembentukan tim pendaftaran cagar budaya   Pembentukan tim pendaftaran cagar budayatim 1,00 1,00 1,00 1,00
1100Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten   Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatentim 1,00 1,00 1,00 1,00
1101Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataFasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya   Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budayatim 1,00 1,00 1,00 1,00
1102Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman   Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseumanOrang 11,00 11,00 11,00 13,00
1103Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPeningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kab/kota   Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kab/kotaOrang 0,00 0,00 0,00 0,00
1104Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPenyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman   Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseumanUnit 13,00 0,00 3,00 3,00
1105Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPenyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat   Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatOrang 355,00 894,00 1.056,00 1,00
1106Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataTerlestarikannya Cagar Budaya   Terlestarikannya Cagar Budaya% 100,00 100,00 100,00 100,00
1107Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase Ekosistem Kebudayaan yang sehat (Sasaran Visi RPJPD)   Persentase Ekosistem Kebudayaan yang sehat (Sasaran Visi RPJPD)%
1108Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)   Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)-
1109Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)   Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)-
1110Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPersentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)   Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)-
1111Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah   Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahKali
1112Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya   Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya%
1113Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataBenda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan   Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan%
1114Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataJumlah cagar budaya yang baru teridentifikasi   Jumlah cagar budaya yang baru teridentifikasiBuah
1115Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk   Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk% 0,21
1116Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat   Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat% 1,01
1117Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk   Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk% 0,07
1118Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan   Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan% 73,91
1119Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat   Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatpermasyarakatan 13,00
1120Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya   Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyanaskah kuno 31,00 31,00
1121Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa   Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasanaskah kuno 189,00 189,00
1122Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)   Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)budaya etnis 298,00 298,00
1123Dinas Perpustakaan dan KearsipanNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat   Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat- 69,66 71,31 65,85
1124Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Pembangunan Literasi Masyarakat   Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat- 41,86 64,27 74,37
1125Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Pembangunan Literasi Masyarakat   Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat- 41,86 64,27 74,37
1126Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Pemerataan Layanan Perpustakaan   Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan- 0,00 0,68 0,60
1127Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan   Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan- 0,15 0,10 0,10
1128Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan   Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan- 0,01 0,15 10.000,00
1129Dinas Perpustakaan dan KearsipanTingkat Kunjungan Masyarakat per Hari   Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari- 0,32 0,58 0,51
1130Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Perpustakaan Ber-SNP   Rasio Perpustakaan Ber-SNP- 1,59 10.000,00 10.000,00
1131Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan   Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan- 0,15 10.000,00 10.000,00
1132Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio Anggota Perpustakaan   Rasio Anggota Perpustakaan- 0,70 10.000,00 10.000,00
1133Dinas Perpustakaan dan KearsipanTenaga Fungsional Pustakawan   Tenaga Fungsional Pustakawan- 6,00 12,00 13,00
1134Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Pelaksana   Pustakawan Pelaksana- 5,00 11,00 11,00
1135Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Mahir   Pustakawan Mahir-
1136Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Penyelia   Pustakawan Penyelia-
1137Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Ahli Pertama   Pustakawan Ahli Pertama- 1,00
1138Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Muda   Pustakawan Muda-
1139Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Madya   Pustakawan Madya- 1,00 1,00 1,00
1140Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan Utama   Pustakawan Utama-
1141Dinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya Perpustakaan Terakreditasi   Banyaknya Perpustakaan Terakreditasi- 8,00 8,00
1142Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Khusus Predikat A   Perpustakaan Khusus Predikat A-
1143Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Khusus Predikat B   Perpustakaan Khusus Predikat B-
1144Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Khusus Predikat C   Perpustakaan Khusus Predikat C-
1145Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Sekolah Predikat A   Perpustakaan Sekolah Predikat A- 3,00 3,00
1146Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Sekolah Predikat B   Perpustakaan Sekolah Predikat B- 1,00 1,00
1147Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Sekolah Predikat C   Perpustakaan Sekolah Predikat C-
1148Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Perguruan Tinggi Predikat A   Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat A-
1149Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Perguruan Tinggi Predikat B   Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat B-
1150Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Perguruan Tinggi Predikat C   Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat C-
1151Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Umum Predikat A   Perpustakaan Umum Predikat A- 4,00 4,00
1152Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Umum Predikat B   Perpustakaan Umum Predikat B-
1153Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan Umum Predikat C   Perpustakaan Umum Predikat C-
1154Dinas Perpustakaan dan KearsipanTingkat pemanfaatan perpustakaan (IUP)   Tingkat pemanfaatan perpustakaan (IUP)- 1,01
1155Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip   Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip% 100,00
1156Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip   Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip% 100,00
1157Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik   Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik% 100,00
1158Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN   Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN% 100,00
1159Dinas Perpustakaan dan KearsipanPemusnahan arsip yang sesuai NSPK   Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKArsip 0,00
1160Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK   Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPKArsip 5,00
1161Dinas Perpustakaan dan KearsipanPenyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di kabupaten   Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di kabupatenArsip 2,00
1162Dinas Perpustakaan dan KearsipanAutentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK   Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPKArsip 7.206,00
1163Dinas Perpustakaan dan KearsipanPencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK   Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPKArsip 13,00
1164Dinas Perpustakaan dan KearsipanPenerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK   Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPKIzin 0,00
1165Dinas Perpustakaan dan KearsipanTingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)   Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)- 100,00
1166Dinas Perpustakaan dan KearsipanTingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat   Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat- 66,60
1167Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Insdustrial   Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Insdustrial%
1168Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda   Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda% 95,00 100,00 100,00 100,00
1169Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota   Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota% 0,97 1,26 5,71 3,71
1170Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten   Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten% 1,57 0,14 0,42 1,80
1171Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)   Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)% 73,00 73,00 97,50 81,49
1172Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait   Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait%
1173Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait   Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait%
1174Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten   Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten%
1175Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaTersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini- 100,00 100,00 100,00 100,00
1176Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan   Jumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaanperusahan
1177Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKontribusi PDRB Sektor Industri (Sasaran Visi RPJPD)   Kontribusi PDRB Sektor Industri (Sasaran Visi RPJPD)%
1178Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaRasio PDRB Industri Pengolahan (IUP)   Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP)%
1179Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaDokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota   Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota-
1180Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja   Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja% 91,51 98,65
1181Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja   Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerjaPerusahaan 3,00 5,00
1182Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster   Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster% 35,00
1183Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase instruktur bersertifikat kompetensi   Persentase instruktur bersertifikat kompetensi% 60,00 19,94
1184Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaRasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan   Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan% 4,16 24,83
1185Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase LPK yang terakreditasi   Persentase LPK yang terakreditasi% 12,94 16,30 15,63
1186Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase LPK yang memiliki perizinan   Persentase LPK yang memiliki perizinan% 100,00 78,26 71,88
1187Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumah penganggur yang dilatih   Jumah penganggur yang dilatihOrang 970,00 611,00 1.268,00
1188Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase lulusan bersertifikat pelatihan   Persentase lulusan bersertifikat pelatihan% 98,49 95,41 99,54
1189Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase penyerapan lulusan   Persentase penyerapan lulusan% 0,27 40,99 33,87
1190Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaLulusan bersertifikat kompetensi   Lulusan bersertifikat kompetensiOrang 100,00 205,00 230,00
1191Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan   Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan% 100,00
1192Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)   Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)- 1,00
1193Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/kota   Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/kotalowongan
1194Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota   Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaOrang 5.342,00 5.655,00
1195Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota   Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kotaBKK 53,00 55,00
1196Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota   Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kotaOrang
1197Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja   Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar KerjaOrang 3,00
1198Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota   Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kotaLembaga
1199Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota   Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kotaperjanjian 497,00 610,00
1200Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)   Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)Orang 5,00
1201Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi% 100,00
1202Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOrang
1203Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan%
1204Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja% 100,00
1205Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya   Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya%
1206Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan   Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan%
1207Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja   Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja%
1208Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi   Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi% 0,10
1209Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaTingkat Produktivitas Tenaga Kerja   Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja% 550.476,00 519.857,00
1210Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPersentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah   Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah%
1211Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaTersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini-
1212Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjajumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan   jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan% 24,00 27,00 30,00 29,20
1213Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaProporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan   Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan% 24,00 27,00 30,00 29,20
1214Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah tenaga kerja yang dilatih   Jumlah tenaga kerja yang dilatihOrang 416,00 432,00 480,00 438,00
1215Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjajumlah masyarakat yang memproleh pelatihan kewirausahaan   jumlah masyarakat yang memproleh pelatihan kewirausahaanOrang 40,00 80,00 480,00
1216Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjajumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilan   jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilanOrang 416,00 416,00 480,00 288,00
1217Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah peserta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja   Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerjaOrang 416,00 416,00 480,00 288,00
1218Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan   Jumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaanperusahan
1219Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaCakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP)   Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP)%
1220Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaRasio Kesempatan Kerja   Rasio Kesempatan Kerja-
1221Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan   Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan% 100,00
1222Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)   Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)- 150,00
1223Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi% 100,00
1224Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOrang 150,00
1225Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan%
1226Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja% 100,00
1227Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya   Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya%
1228Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan   Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan% 199,00 90,00
1229Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)   Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)- 1,00 1,00
1230Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi% 199,00
1231Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata   Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOrang 0,00 0,00
1232Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan%
1233Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja   Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja%
1234Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya   Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya%
1235Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Kasus TKI Di Luar Negeri   Jumlah Kasus TKI Di Luar NegeriKasus
1236Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Perusahaan Yang Memperkerjakan Warga Negara Asing   Jumlah Perusahaan Yang Memperkerjakan Warga Negara AsingPerusahaan
1237Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Warga Negara Asing Legal   Jumlah Pekerja Warga Negara Asing LegalOrang
1238Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaJumlah Pekerja Warga Negara Asing Ilegal   Jumlah Pekerja Warga Negara Asing IlegalOrang
1239Sekretariat DaerahNilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)   Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)status
1240Sekretariat DaerahPersentase pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP   Persentase pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP% 99,50 100,00 100,00 100,00
1241Sekretariat DaerahPersentase OPD dengan Skor nilai pelayanan publik " baik   Persentase OPD dengan Skor nilai pelayanan publik " baik% 100,00
1242Sekretariat Daerahjumlah Kasus hukum yang ditangani dilembaga peradilan   jumlah Kasus hukum yang ditangani dilembaga peradilanKasus 1,00 3,00 4,00 4,00
1243Sekretariat DaerahJumlah Dokumen LKjIP, Dokumen PK dan Dokumen RKT   Jumlah Dokumen LKjIP, Dokumen PK dan Dokumen RKTDokumen 6,00
1244Sekretariat DaerahProsentase Pengadaan Barang/Jasa di ULP;   Prosentase Pengadaan Barang/Jasa di ULP;% 99,50 100,00 100,00 100,00
1245Sekretariat DaerahJumlah petugas admin SiRUP PD yang mengikuti kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan   Jumlah petugas admin SiRUP PD yang mengikuti kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum PengadaanOrang 76,00 76,00 76,00
1246Sekretariat DaerahJumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan Publik   Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan PublikDokumen 3,00 3,00
1247Sekretariat DaerahBanyaknya Produk Hukum Menurut Jenis dan Pokok Masalah   Banyaknya Produk Hukum Menurut Jenis dan Pokok MasalahDokumen
1248Sekretariat DaerahJenis Produk Hukum   Jenis Produk HukumDokumen 671,00 698,00 680,00 579,00
1249Sekretariat Daerah1. Peraturan Daerah   1. Peraturan DaerahDokumen 11,00 16,00 7,00 11,00
1250Sekretariat Daerah2. Peraturan Bupati (Regelling)   2. Peraturan Bupati (Regelling)Dokumen 83,00 58,00 70,00 58,00
1251Sekretariat Daerah3. Keputusan Bupati (Beschiking)   3. Keputusan Bupati (Beschiking)Dokumen 577,00 622,00 603,00 510,00
1252Sekretariat Daerah4. Instruksi Bupati   4. Instruksi BupatiDokumen 2,00 0,00
1253Sekretariat DaerahPokok Masalah   Pokok MasalahDokumen 671,00 698,00 680,00 579,00
1254Sekretariat DaerahPokok Masalah Politik   Pokok Masalah PolitikDokumen 9,00 40,00 2,00 16,00
1255Sekretariat DaerahPokok Masalah Ekonomi   Pokok Masalah EkonomiDokumen 362,00 476,00 517,00 157,00
1256Sekretariat DaerahPokok Masalah Sosial   Pokok Masalah SosialDokumen 130,00 47,00 42,00 4,00
1257Sekretariat DaerahPokok Masalah Budaya   Pokok Masalah BudayaDokumen 7,00 8,00 8,00 5,00
1258Sekretariat DaerahPokok Masalah Lingkungan   Pokok Masalah LingkunganDokumen 19,00 11,00 19,00 10,00
1259Sekretariat DaerahPokok Masalah Kelembagaan   Pokok Masalah KelembagaanDokumen 34,00 43,00 36,00 5,00
1260Sekretariat DaerahPokok Masalah Kependudukan   Pokok Masalah KependudukanDokumen 12,00 42,00 6,00 69,00
1261Sekretariat DaerahPokok Masalah Lainnya   Pokok Masalah LainnyaDokumen 98,00 31,00 52,00 313,00
1262Sekretariat DaerahIndeks Reformasi Birokrasi (IUP)   Indeks Reformasi Birokrasi (IUP)-
1263Sekretariat DaerahNilai SAKIP   Nilai SAKIP-
1264Sekretariat DaerahIndeks Pelayanan Publik (IUP)   Indeks Pelayanan Publik (IUP)-
1265Sekretariat DaerahReturn on Aset (ROA) BUMD (IUP)   Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)%
1266Sekretariat DaerahPembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)   Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)%
1267Sekretariat DaerahTotal Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP)   Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP)%
1268Sekretariat DaerahTotal Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP)   Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP)%
1269Sekretariat DaerahIndeks Reformasi Hukum (IUP)   Indeks Reformasi Hukum (IUP)Perangkat Pendukung 0,00 58,95 56,47 98,34
1270Sekretariat DaerahPersentase Tingkat Penyederhanaan Organisasi   Persentase Tingkat Penyederhanaan Organisasi-
1271Sekretariat DaerahIndeks Kematangan Kelembagaan   Indeks Kematangan Kelembagaan-
1272Sekretariat DaerahIndeks Kualitas Kebijakan   Indeks Kualitas Kebijakan-
1273Sekretariat DaerahIndeks tata kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   Indeks tata kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa- 80,97 88,19
1274Sekretariat DaerahIndeks pengendalian inflasi daerah   Indeks pengendalian inflasi daerah-
1275Sekretariat DaerahNIlai Indeks Kepuasan Masyarakat   NIlai Indeks Kepuasan Masyarakat-
1276Sekretariat DaerahDisparitas Harga   Disparitas Harga%
1277Sekretariat DPRDProporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD   Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD% 0,11 0,09 0,09
1278Sekretariat DPRDPersentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten   Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten% 0,11 0,09 0,09
1279Sekretariat DPRDJumlah bintek/workshop untukmeningkatkan kapasitas pimpinandan anggota DPRD   Jumlah bintek/workshop untukmeningkatkan kapasitas pimpinandan anggota DPRDKali
1280Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD di Kabupaten Blora   Jumlah Anggota Fraksi DPRD di Kabupaten BloraOrang
1281Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Kebangkitan Bangsa   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Kebangkitan BangsaOrang
1282Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Gerakan Indonesia RayaOrang
1283Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganOrang
1284Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Golongan Karya   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Golongan KaryaOrang
1285Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Nasional Demokrat   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Nasional DemokratOrang
1286Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Keadilan Sejahtera   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Keadilan SejahteraOrang
1287Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Persatuan Indonesia   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Persatuan IndonesiaOrang
1288Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Persatuan Pembangunan   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Persatuan PembangunanOrang
1289Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Hati Nurani Rakyat   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Hati Nurani RakyatOrang
1290Sekretariat DPRDJumlah Anggota Fraksi DPRD Partai Demokrat   Jumlah Anggota Fraksi DPRD Partai DemokratOrang
1291Sekretariat DPRDGerakan Pembaharuan Nurani Rakyat   Gerakan Pembaharuan Nurani RakyatOrang
1292Sekretariat DPRDPeduli Kesejahteraan Masyarakat   Peduli Kesejahteraan MasyarakatOrang
1293Sekretariat DPRDNIlai Indeks Kepuasan DPRD   NIlai Indeks Kepuasan DPRD-
1294Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Daya Saing daerah (IDSD)   Indeks Daya Saing daerah (IDSD)Poin 3,14 3,16 3,32
1295Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahJumlah Usulan Masyarakat   Jumlah Usulan MasyarakatUsulan 2.062,00 2.062,00
1296Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahJumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir Dalam APBD   Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir Dalam APBDUsulan
1297Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Daya Saing Daerah (Sasaran Visi RPJPD)   Indeks Daya Saing Daerah (Sasaran Visi RPJPD)-
1298Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Institusi   Indeks Pilar Institusi- 4,36 4,19
1299Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Infrastruktur   Indeks Pilar Infrastruktur- 2,79 2,68
1300Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Adopsi TIK   Indeks Pilar Adopsi TIK- 3,19 4,41
1301Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro   Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro- 2,98 2,92
1302Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Kesehatan   Indeks Pilar Kesehatan- 4,23 4,20
1303Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Keterampilan   Indeks Pilar Keterampilan- 2,77 3,18
1304Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Pasar Produk   Indeks Pilar Pasar Produk- 2,70 2,55
1305Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Pasar Tenaga Kerja   Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja- 2,66 2,98
1306Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Sistem Keuangan   Indeks Pilar Sistem Keuangan- 5,00 3,15
1307Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Ukuran Pasar   Indeks Pilar Ukuran Pasar- 1,19 4,38
1308Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Dinamisme Bisnis   Indeks Pilar Dinamisme Bisnis- 5,00 3,30
1309Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Pilar Kapabilitas Inovasi   Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi- 1,06 1,85
1310Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahDistribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia diatas 20 %   Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia diatas 20 %-
1311Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (IUP)   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (IUP)-
1312Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahDistribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)   Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)-
1313Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahSkor Capaian MRI   Skor Capaian MRI- 2,87 2,86 2,98
1314Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahProporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB   Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB- 0,01 0,01 0,01 0,01
1315Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Inovasi Daerah   Indeks Inovasi Daerah- 51,36 64,13 74,90 82,61
1316Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahBanyaknya Inovasi dari Kegiatan KRENOVA   Banyaknya Inovasi dari Kegiatan KRENOVA- 274,00 245,00 312,00 470,00
1317Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahIndeks Inovasi Daerah   Indeks Inovasi Daerah- 51,36 64,13 74,90 82,61
1318Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahKategori Inovasi Daerah   Kategori Inovasi Daerah-
1319Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi DaerahKapabilitas Inovasi (IUP)   Kapabilitas Inovasi (IUP)- 1,85
1320Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan   Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan- 6,97 22,97
1321Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase PAD   Persentase PAD% 14,83 16,75
1322Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)   Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)% 61,06 65,04
1323Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahOpini Laporan Keuangan   Opini Laporan Keuanganopini
1324Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBudget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD   Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD% 3,30 6,54
1325Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRevenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD   Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD% 17,74 15,98
1326Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAssets management   Assets management- 4,00 4,00
1327Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya   Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya% 4,77 4,24
1328Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. ( realisasi anggaran )   Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. ( realisasi anggaran )% 93,53 93,03 96,81
1329Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahOpini LKPD   Opini LKPDstatus
1330Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio penerimaan asli daerah terhadap PDB   Rasio penerimaan asli daerah terhadap PDB% 1,21 1,05 1,03
1331Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTercetaknya Ranperda APBD dan ranperkada tentang pejabaran APBD   Tercetaknya Ranperda APBD dan ranperkada tentang pejabaran APBDdok/keg 2,00 7,00 2,00
1332Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD   Tersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDdok/keg 2,00 2,00 7,00
1333Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTerlaksananya Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD   Terlaksananya Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMDOPD 44,00 43,00 43,00
1334Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPelaksanaan Penilaian, Pengamanan Aset Daerah, dan Pembuatan Sertifikat   Pelaksanaan Penilaian, Pengamanan Aset Daerah, dan Pembuatan SertifikatSertifikat 339,00 368,00 269,00
1335Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTersusunnya Lap Keuangan   Tersusunnya Lap KeuanganOPD 44,00 44,00 44,00
1336Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSosialisasi tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS, BLUD, penghargaan kepada perangkat daerah   Sosialisasi tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS, BLUD, penghargaan kepada perangkat daerahKegiatan
1337Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTercapainya target penerimaan pajak daerah   Tercapainya target penerimaan pajak daerahWP 1,09
1338Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTertagihnya piutang pajak daerah   Tertagihnya piutang pajak daerahWP
1339Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTersedianya objek dan subjek pajak   Tersedianya objek dan subjek pajakkec 16,00 16,00 16,00
1340Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTersediannya data objek dan subjek pajak PBB P2   Tersediannya data objek dan subjek pajak PBB P2obyek 32.851,00 586,52
1341Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (000 Rp) 17.152.867,37 18.099.741,69 18.484.968.312,00
1342Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jati   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jati(000 Rp) 959.679,25 975.517,85 1.170.688.469,00
1343Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Randublatung   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Randublatung(000 Rp) 926.391,53 993.724,40 1.072.644.595,00
1344Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kradenan   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kradenan(000 Rp) 655.342,39 648.976,82 781.163.727,00
1345Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kedungtuban   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kedungtuban(000 Rp) 1.510.945,21 1.504.744,69 1.656.225.264,00
1346Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Cepu   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Cepu(000 Rp) 1.558.179,74 1.660.405,54 1.635.700.949,00
1347Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Sambong   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Sambong(000 Rp) 397.097,41 394.700,46 471.760.455,00
1348Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jiken   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jiken(000 Rp) 514.951,90 524.146,97 637.538.292,00
1349Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Bogorejo   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Bogorejo(000 Rp) 673.981,65 658.803,98 783.376.795,00
1350Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jepon   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Jepon(000 Rp) 1.253.410,37 1.348.460,38 1.293.824.809,00
1351Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Blora   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Blora(000 Rp) 2.042.886,99 2.519.352,28 2.202.898.633,00
1352Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Banjarejo   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Banjarejo(000 Rp) 933.030,74 949.554,41 1.090.600.303,00
1353Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Tunjungan   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Tunjungan(000 Rp) 915.901,85 1.049.218,76 1.019.790.913,00
1354Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Japah   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Japah(000 Rp) 553.869,94 548.855,92 625.373.445,00
1355Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Ngawen   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Ngawen(000 Rp) 1.135.443,51 1.098.105,32 783.376.795,00
1356Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kunduran   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kunduran(000 Rp) 1.536.304,92 1.579.785,60 1.574.177.786,00
1357Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Todanan   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec Todanan(000 Rp) 1.585.449,97 1.645.388,31 1.685.827.082,00
1358Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)   Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-
1359Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Pajak Daerah   Realisasi Pajak Daerah- 91.985.221.949,00
1360Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi Retribusi Daerah   Realisasi Retribusi Daerah- 242.697.262.208,00
1361Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahData pajak kendaraan bermotor   Data pajak kendaraan bermotor-
1362Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio Pajak Daerah Terhadap PDRB   Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB-
1363Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIndek Pengelolaan Keuangan Daerah   Indek Pengelolaan Keuangan Daerah-
1364Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pengelolaan BMD yang handal dan akuntabel   Persentase pengelolaan BMD yang handal dan akuntabel-
1365Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)   Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)% 142,00 61,90 67,82 72,12
1366Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)   Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)% 10,00 21,74 29,32 40,19
1367Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)   Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)% 65,00 100,00 100,00 100,00
1368Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV   Persentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV% 37,55 33,60 36,12 37,40
1369Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase perempuan pada jabatan eselon II   Persentase perempuan pada jabatan eselon II% 16,00 13,79 13,04 10,71
1370Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapersentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)   persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)% 16,00 13,79 13,04 10,71
1371Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah peserta Diklat PIM II III IV   Jumlah peserta Diklat PIM II III IVOrang 4,00 0,00 2,00 2,00
1372Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora   Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten BloraOrang
1373Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Laki-laki Kab Blora   Jumlah Aparatur Sipil Negara Laki-laki Kab BloraOrang 3.307,00 3.330,00 3.582,00 3.893,00
1374Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Perempuan Kab Blora   Jumlah Aparatur Sipil Negara Perempuan Kab BloraOrang 4.178,00 4.448,00 5.445,00 6.457,00
1375Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Blora   Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Blora-
1376Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Gol. I   Jumlah Aparatur Sipil Negara Gol. IOrang 161,00 101,00 63,00 40,00
1377Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Gol. II   Jumlah Aparatur Sipil Negara Gol. IIOrang 1.126,00 1.096,00 816,00 749,00
1378Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Gol. III   Jumlah Aparatur Sipil Negara Gol. IIIOrang 3.857,00 3.787,00 3.856,00 3.669,00
1379Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Aparatur Sipil Negara Gol. IV   Jumlah Aparatur Sipil Negara Gol. IVOrang 1.983,00 1.638,00 1.362,00 1.241,00
1380Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Profesionalitas ASN   Indeks Profesionalitas ASN- 70,44 52,22 73,11 80,42
1381Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit   Indeks Sistem Merit- 148,00 261,50 261,50
1382Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD   Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD- 85,04 84,88 86,32 98,32
1383Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Implementasi BerAKHLAK   Indeks Implementasi BerAKHLAK- 63,10 79,10
1384Inspektorat DaerahMaturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)-
1385Inspektorat DaerahPeningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)-
1386Inspektorat DaerahIndeks Integritas Nasional (IUP)   Indeks Integritas Nasional (IUP)-
1387Inspektorat DaerahIndeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)   Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)-
1388Inspektorat DaerahSkor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)   Skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)-
1389Inspektorat DaerahPersentase tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksanaan   Persentase tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksanaan-
1390Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah Kejadian Konflik SARA   Jumlah Kejadian Konflik SARAKali 45,00 45,00 45,00 45,00
1391Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPersentase potensi konflik sosial yang tertangani   Persentase potensi konflik sosial yang tertanganiPersentase 42,00 42,00 42,00 42,00
1392Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikAngka partisipasi pemilih   Angka partisipasi pemilihPersentase 3,00 3,00 3,00 3,00
1393Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPersentasi ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Blora   Persentasi ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten BloraPersentase 7,00 7,00 7,00 7,00